Penegakan hukum pada tahap penyidikan dikepolisian resor Bangka Barat terhadap penyalahgunaan narkotika ditinjau dari undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika

Joni Iskandar, (NIM. 4011511030) (2019) Penegakan hukum pada tahap penyidikan dikepolisian resor Bangka Barat terhadap penyalahgunaan narkotika ditinjau dari undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.

Preview	Text HALAMAN DEPAN.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (923kB) | Preview
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (884kB) | Request a copy
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (813kB) | Request a copy
Preview	Text PENUTUP.pdf Download (539kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (654kB) | Preview

Abstract

Penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu tindak pidana yang sering terjadi di Indonesia. Data ungkap kasus menyatakan jumlah penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2016 sebanyak 43 tersangka, tahun 2017 naik menjadi 90 tersangka, tahun 2018 sebanyak 48 tersangka, dengan jumlah kasus tahun 2016 sebanyak 33 kasus, tahun 2017 64 kasus, tahun 2018 sebanyak 42 kasus. Maka upaya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika perlu dilakukan oleh aparat Kepolisian Resor Kabupaten Bangka Barat. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu :pertama, bagaimana penegakan hukum pada tahap penyidikan di Kepolisian Resor Kabupaten Bangka Barat terhadap penyalahgunaan narkotika; kedua, faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pada tahap penyidikan di Kepolisian Resor Kabupaten bangka Barat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Normatif namun secara proporsional juga menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan Undang-Undang dan penelitian ke lapangan secara langsung untuk mendapatkan sampel serta teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian membuktikan bahwa : pertama, Penegakan hukum pada tahap penyidikan di Kepolisian Resor Kabupaten Bangka Barat sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1991 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dengan dilakukannya upaya penyelidikan, penyidikan, mendatangkan ahli yaitu Reskrim dan Shabara serta pembuatan penyerahan berita acara ke Kepala satuan Reserse Narkoba untuk dilakukan penyidikan. Kemdian penyidik menunjuk penyidik pembantu untuk dibuatkan berkas perkara jika sudah selesai berkas perkara akan diberikan kepada penuntut umum, jika suda P21 maka berkas dinyatakan lengkap ; kedua, faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pada tahap penyidikan di Kepolisian Resor Kabupaten Bangka Barat adalah faktor hukumnya sendiri, faktor aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan adanya faktor kebudayaan.

Actions (login required)

View Item