Konkretisasi pendekatan keadilan restoratif (Restorative Justice) melalui kewenangan diskresi kepolisian dalam pelaksanaan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana (studi kasus di Kepolisian Resort Pangkalpinang )

Saptarea Puspita Sari, (NIM. 4011111064) (2015) Konkretisasi pendekatan keadilan restoratif (Restorative Justice) melalui kewenangan diskresi kepolisian dalam pelaksanaan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana (studi kasus di Kepolisian Resort Pangkalpinang ). skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.

Preview	Text Hal depan.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text Bab_1.pdf Download (188kB) | Preview
	Text Bab_2.pdf Restricted to Registered users only Download (275kB) | Request a copy
	Text Bab_3.pdf Restricted to Registered users only Download (201kB) | Request a copy
Preview	Text Bab_4.pdf Download (95kB) | Preview
Preview	Text Daftar pustaka.pdf Download (87kB) | Preview

Abstract

Keadilan restoratif adalah bentuk pendekatan perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Teori kewenangan yaitu teori yang menyatakan bahwa kekuasaan dari organ pemerintah untuk melakukan kewenangannya, baik dalam lapangan hukum publik maupun hukum privat. keabsahan dari penggunaan kewenangan diskresi, Penyidik menggunakan teori ini dalam rangka melakukan diversi untuk mewujudkan keadilan restoratif.Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penggunaan kewenangan diskresi polisi dalam melakukan diversi melalui pendekatan keadilan restoratif di Kepolisian Resort Pangkalpinang dan untuk mengetahui hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan diversi melalui pendekatan keadilan restoratif di Kepolisian Resort Pangkalpinang. Dalam hal ini, Kepolisian menggunakan kewenangan diskresi terikat dalam melakukan diversi dan penyidik menggunakan pendekatan keadilan restoratif melalai forum musyawarah diversi.Hambatan yang timbul dalam pelaksanaan diversi salah satunya dapat dilihat melalui teori pemidanaan absolut yang pada dasarnya korban menginginkan adanya pembalasan yang setimpal atas perbuatan pelaku kemudian di Kepolisian Resort Pangkalpinang sendiri hambatan tersebut disebabkan dari Aparat penegak hukum itu sendiri maupun dari pihak pelaku dan korban. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris melalui pendekatan yuridis normatif dengan analisa data yang dilakukan secara kualitatif berdasarkan data primer, sekunder dan tersier.

Actions (login required)

View Item