Analisis yuridis kewenangan Komisi Yudisial terhadap teknis yudisial dalam menegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim

Andri Yanto, (NIM. 4012011036) (2024) Analisis yuridis kewenangan Komisi Yudisial terhadap teknis yudisial dalam menegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim. skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.

	Text Halaman Depan.pdf Restricted to Registered users only Download (905kB) | Request a copy
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (419kB) | Request a copy
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (264kB) | Request a copy
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (437kB) | Request a copy
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (151kB) | Request a copy
	Text Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (295kB) | Request a copy
	Text Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Disparitas pandangan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam memahami limitasi dan ruang lingkup teknis yudisial menjadi masalah hukum yang urgentif dalam implementasi kewenangan Komisi Yudisial. Kekosongan dan kekaburan hukum terkait teknis yudisial menjadikan latensi diskursus kewenangan Komisi Yudisial terus terjadi dalam menegakkan kode etik dan pedoman perilaku hakim. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa hakim dalam memutus perkara tidak dapat terlepas dari penerapan kode etik dan perilaku. Teknis yudisial sebagai wilayah penetapan putusan terintegralisasikan dengan kode etik dan perilaku sehingga tidak dapat lepas dari pengawasan Komisi Yudisial. Revitalisasi kewenangan Komisi Yudisial diproyeksikan berfungsi secara optimal dengan kewenangan pengawasan terhadap wilayah pembuktian dalam putusan hakim. Dalam pengawasan pada wilayah teknis yudisial, Komisi Yudisial dapat melakukan eksaminasi putusan, termasuk pada bagian substansi, yakni pembuktian. Eksaminasi putusan pada bagian pembuktian tidak bertentangan dengan peraturan normatif dan prinsip independensi hakim, serta diperlukan sebagai instrumen mencegah judicial corruption secara strategis melalui pengawasan eksternal yang mandiri. Pengawasan di wilayah teknis yudisial harus diformulasikan secara tepat guna mengakomodasi kepentingan penegakan kode etik dan perilaku serta independensi kekuasaan kehakiman.

Actions (login required)

View Item