Tanggung jawab developer dalam perjanjian pengikatan jual beli perumahan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Adhe Ibrahim, (NIM. 4011111011) (2016) Tanggung jawab developer dalam perjanjian pengikatan jual beli perumahan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman. skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.

Preview	Text Halaman Depan.pdf Download (3MB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (613kB) | Preview
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (579kB) | Request a copy
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (496kB) | Request a copy
Preview	Text BAB IV.pdf Download (355kB) | Preview
	Text Daftar Pustaka.pdf Restricted to Repository staff only Download (358kB) | Request a copy

Abstract

Pembangunan perumahan dan pemukiman merupakan upaya untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar manusia, sekaligus untuk meningkatkan mutu lingkungan kehidupan, memberi arah pada pertumbuhan wilayah, memperluas lapangan kerja serta menggerakkan kegiatan ekonomi dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Untuk memiliki rumah pada suatu perumahan tidak sedikit orang yang memesan untuk memperolehnya dengan membayar sejumlah uang pengikat yang kemudian di buatnya perjanjian pengikatan jual beli sedangkan bangunan berupa rumah belum ada secara fisik. Dalam hal seperti ini kemungkinan risiko yang ditanggung oleh pembeli terlalu besar apabila developer ingkar janji. Permasalahan yang diambil dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana tanggung jawab developer dalam perjanjian pengikatan jual beli perumahan pada Perumahan Graha Arta Pangkalpinang ? Bagaimana Upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen perumahan jika dirugikan oleh developer ?. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau yuridis normatif, yakni penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara factual pada peristiwa hukum tertentu guna memastikan apakah hasil penerapan pada peristiwa hukum in concerto itu sesuai atau tidak dengan ketentuan perundang-undangan dengan menggunakan metode penelitian gabungan, yaitu gabungan dari studi pustaka (semua bahan di peroleh dari buku-buku dan/atau dokumen) dan studi lapangan (data diambil langsung di lokasi penelitian). Secara normatif tanggung jawab pelaku usaha diatur dalam Pasal 134 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman. Developer bertanggung jawab menyelesaian pembangunan rumah tepat waktu seperti yang telah di perjanjikan dan membangun perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyarata, prasarana, sarana, dan utilitas umum yang dierjanjikan. Developer juga bertanggung jawab untuk memberikan fasilitas-fasilitas yang di perjanjikan dalam brosur yang digunakan untuk pengiklanan. sesuai dengan ketentuan pasal 148 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen perumahan dalam penyelesaian sengketa adalah melalui arbitrase, konsultasi, negosiasi, mediasi, konsilisiasi, dan/atau penilaian ahli. Kata kunci : Tanggung Jawab, Developer, Perjanjian, Jual Beli, Perumahan

Actions (login required)

View Item