Tanggung jawab developer dalam perjanjian pengikatan jual beli perumahan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Adhe Ibrahim, (NIM. 4011111011) (2016) Tanggung jawab developer dalam perjanjian pengikatan jual beli perumahan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman. skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.

[img]
Preview
Text
Halaman Depan.pdf

Download (3MB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB I.pdf

Download (613kB) | Preview
[img] Text
BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (579kB)
[img] Text
BAB III.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (496kB)
[img]
Preview
Text
BAB IV.pdf

Download (355kB) | Preview
[img] Text
Daftar Pustaka.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (358kB)

Abstract

Pembangunan perumahan dan pemukiman merupakan upaya untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar manusia, sekaligus untuk meningkatkan mutu lingkungan kehidupan, memberi arah pada pertumbuhan wilayah, memperluas lapangan kerja serta menggerakkan kegiatan ekonomi dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Untuk memiliki rumah pada suatu perumahan tidak sedikit orang yang memesan untuk memperolehnya dengan membayar sejumlah uang pengikat yang kemudian di buatnya perjanjian pengikatan jual beli sedangkan bangunan berupa rumah belum ada secara fisik. Dalam hal seperti ini kemungkinan risiko yang ditanggung oleh pembeli terlalu besar apabila developer ingkar janji. Permasalahan yang diambil dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana tanggung jawab developer dalam perjanjian pengikatan jual beli perumahan pada Perumahan Graha Arta Pangkalpinang ? Bagaimana Upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen perumahan jika dirugikan oleh developer ?. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau yuridis normatif, yakni penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara factual pada peristiwa hukum tertentu guna memastikan apakah hasil penerapan pada peristiwa hukum in concerto itu sesuai atau tidak dengan ketentuan perundang-undangan dengan menggunakan metode penelitian gabungan, yaitu gabungan dari studi pustaka (semua bahan di peroleh dari buku-buku dan/atau dokumen) dan studi lapangan (data diambil langsung di lokasi penelitian). Secara normatif tanggung jawab pelaku usaha diatur dalam Pasal 134 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman. Developer bertanggung jawab menyelesaian pembangunan rumah tepat waktu seperti yang telah di perjanjikan dan membangun perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyarata, prasarana, sarana, dan utilitas umum yang dierjanjikan. Developer juga bertanggung jawab untuk memberikan fasilitas-fasilitas yang di perjanjikan dalam brosur yang digunakan untuk pengiklanan. sesuai dengan ketentuan pasal 148 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen perumahan dalam penyelesaian sengketa adalah melalui arbitrase, konsultasi, negosiasi, mediasi, konsilisiasi, dan/atau penilaian ahli. Kata kunci : Tanggung Jawab, Developer, Perjanjian, Jual Beli, Perumahan

Item Type: Thesis (skripsi)
Uncontrolled Keywords: Tanggung Jawab, Developer, Perjanjian, Jual Beli, Perumahan
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: SKRIPSI > Fakultas Hukum > Ilmu Hukum > Konsentrasi Keperdataan
Depositing User: Mrs Neli Maryati
Date Deposited: 18 Jul 2018 03:58
Last Modified: 18 Jul 2018 03:58
URI: http://repository.ubb.ac.id/id/eprint/705

Actions (login required)

View Item View Item