Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana perbankan dengan modus menyimpan uang arisan di bank (studi kasus putusan nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn)

Aprialdi Binsar Marudut Simbolon, (NIM. 4011711029) (2022) Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana perbankan dengan modus menyimpan uang arisan di bank (studi kasus putusan nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn). skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (489kB) | Request a copy
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (591kB) | Request a copy
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (627kB) | Request a copy
	Text PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only Download (99kB) | Request a copy
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (322kB) | Request a copy
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Salah satu kasus tindak pidana perbankan yang terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah kasus dengan Nomor Putusan 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn. Terdakwa DSP melakukan perbuatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank. Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui Pertanggungjawaban pidana dalam tindak perbankan dengan modus menyimpan uang arisan di bank dan untuk mengetahui kualifikasi unsur Tindak Pidana Perbankan dengan Modus Menyimpan Uang arisan di Bank. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini adalah, Terdakwa DSP dengan sengaja melakukan perbuatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka dari itu terdakwa DSP dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena telah memenuhi semua unsur pertanggungjawaban pidana yang pada prinsipnya membicarakan kesalahan, sehingga dapat dikenakan sanksi pidana yang terdapat pada Pasal 46 ayat (1) jo Pasal 16 UU RI No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Perbuatan Terdakwa DSP yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia termasuk dalam kualifikasi Tindak Pidana Perbankan yang berkaitan dengan perizinan yang diatur dalam Pasal 46 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Actions (login required)

View Item