Analisis putusan nomor 32/PID.B.LH/2020/PN.PGP tentang tindak pidana perdagangan satwa dilindungi ditinjau dari undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekositemnya

Natasya Indah Rahmadani, (NIM. 4011811085) (2022) Analisis putusan nomor 32/PID.B.LH/2020/PN.PGP tentang tindak pidana perdagangan satwa dilindungi ditinjau dari undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekositemnya. skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (669kB) | Request a copy
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (740kB) | Request a copy
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (842kB) | Request a copy
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (529kB) | Request a copy
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (536kB) | Request a copy
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Kegiatan perdagangan satwa liar yang dilindungi merupakan penyebab berkurangnya kekayaan alam yakni satwa khas Indonesia. International Animal Rescue (IAR) Indonesia menyebutkan bahwa kejahatan satwa liar secara global menempati posisi kedua. Penelitian bertujuan untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pelaku perdagangan satwa dilindungi di tinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor 32/Pid.B.LH/2020/PN.Pgp. Teori yang digunakan dalam penelitian yaitu teori pertanggungjawaban pidana dan teori dasar pertimbangan hakim. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan kasus. Berdasarkan hasil penelitian bentuk pertanggungjawaban pelaku perdagangan satwa dilindungi di tinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 adalah pertanggungjawaban pidana dengan pidana penjara serta denda yang telah tercantum dalam Pasal 40 ayat (2) sebagai sanksi perbuatan dan Pasal 21 ayat (2) huruf a sebagai unsur perbuatan pidana. Hasil penelitian dari dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor 2/Pid.B.LH/2020/PN.Pgp didasari oleh pertimbangan yuridis dan non yuridis. Dalam menjatuhkan putusan ini hakim tidak menggunakan teori-teori dasar pertimbangan hakim serta terjadi kekeliruan dalam pertimbangan yuridis, sehingga hakim dalam menangani perkara dinilai tidak teliti dan kurang cermat.

Actions (login required)

View Item