Persepsi pelaku usaha mikro, kecil, dan Menengah terhadap PP no 23 tahun 2018 Di Kabupaten Bangka (studi Belinyu, Sungailiat, dan Merawang)

Meria Astuti, (NIM. 3011511054) (2020) Persepsi pelaku usaha mikro, kecil, dan Menengah terhadap PP no 23 tahun 2018 Di Kabupaten Bangka (studi Belinyu, Sungailiat, dan Merawang). skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.

Preview	Text HALAMAN DEPAN.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (1MB) | Preview
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
Preview	Text BAB V.pdf Download (985kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (3MB) | Preview

Abstract

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 adalah peratiuran mengenai penghasilan dari usaha yang di peroleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dalam masa satu tahun pajak dengan tarif 0,5% dari omset.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Informan dalam penelitian ini sebanyak 15 pelaku UMKM yang ada di Kecamatan Belinyu, Sungailiat, dan Merawang. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari wawancara terhadap informan dan data sekunder yaitu dokumentasi. Tehnik Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tehnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data serta menarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat pelaku UMKM yang belum mengetahui adanya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan ada pelaku UMKM yang belum mendapatkan sosialisasi oleh pemerintah. Banyak pelaku UMKM yang memahami dan merespon positif pengenaan objek pajak dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yaitu usaha yang memiliki omset tidak lebih dari 4,8 Miliar Rupiah. Ada beberapa pelaku UMKM keberatan terhadap tarif Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 sebesar 0,5%, dikarenakan masih dihitung dari omset, bagi pelaku UMKM jika tarif pajak dihitung dari laba bersih atau tarif pajak 0,5% diturunkan maka tidak memberatkan pelaku UMKM. Untuk itu pemerintah harus memberikan pelayanan secara menyeluruh agar pelaku UMKM mengetahui dan memahami tentang Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 agar pelaku UMKM memahami pentingnya membayar pajak untuk pembangunan negara.

Actions (login required)

View Item