Analisis pertanggungjawaban PT PLN atas kerusakan barang elektronik ditinjau dari undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

Sulaiman, (NIM . 4011211103) (2017) Analisis pertanggungjawaban PT PLN atas kerusakan barang elektronik ditinjau dari undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.

Preview	Text Hal Depan.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text Bab-1.pdf Download (389kB) | Preview
	Text Bab-2.pdf Restricted to Registered users only Download (607kB) | Request a copy
	Text Bab-3.pdf Restricted to Registered users only Download (386kB) | Request a copy
Preview	Text Bab-4.pdf Download (221kB) | Preview
	Text Daftar Pustaka.pdf Restricted to Repository staff only Download (220kB) | Request a copy
Preview	Text Lampiran.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Prinsip-prinsip yang dianut dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan, PT. PLN selaku Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan wajib menyediakan tenaga listrik secara terus-menerus (berkesinambungan) dengan mutu dan keandalan yang baik, juga wajib memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan/konsumen listrik. Ternyata keadaan yang ditemui sekarang berbeda jauh dengan apa yang telah ditetapkan oleh undang-undang ketenagalistrikan. Akibat krisis pasokan listrik yang dialami hampir di seluruh pelosok tanah air, PT PLN tidak mampu menyediakan tenaga listrik secara terus menerus kepada pelanggannya. Hal ini terbukti dengan seringnya pemadaman listrik bergilir yang dilakukan PT. PLN kepada pelanggan/konsumen listrik. Pemadaman listrik yang dilakukan PT PLN kepada pelanggan/konsumen listrik yang seringkali tanpa pemberitahuan terlebih dahulu membawa dampak negatif terhadap pelanggan/konsumennya. Masalah kerusakan alat-alat elektronik peralatan rumah tangga para konsumen listrik adalah yang seringkali dikeluhkan terutama konsumen listrik.

Actions (login required)

View Item