Perlindungan konsumen terhadap penjualan beras bulog yang dikemas jadi beras bermerek di Kota Pangkalpinang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Agi Elfarobi, (NIM. 4011411003) (2018) Perlindungan konsumen terhadap penjualan beras bulog yang dikemas jadi beras bermerek di Kota Pangkalpinang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.

Preview	Text HAL DEPAN.pdf Download (729kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (151kB) | Preview
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (181kB) | Request a copy
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (175kB) | Request a copy
Preview	Text BAB IV.pdf Download (113kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (111kB) | Preview

Abstract

Perlindungan hukum merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan bagi konsumen banyak macamnya, seperti perlindungan kesehatan dan keselamatan konsumen, hak atas kenyamanan, hak dilayani dengan baik oleh produsen maupun pasar, hak untuk mendapatkan barang atau jasa yang layak. Salah satu bentuk perlindungan hukum adalah perlindungan konsumen terhadap beras bulog yang dikemas jadi beras bermerek di Kota Pangkalpinang terdapat kasus tentang perlindungan konsumen, hal ini bertentangan dengan prinsip perlindungan hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kasus dan undang-undang. Tujuan adalah untuk mengetahui perlindungan konsumen dan faktor-faktor yang mempengaruhi tidak diberikannya perlindungan hukum konsumen terhadap penjualan beras bulog yang dikemas jadi beras bermerek di Pangkalpinang. Hasil penelitian ini, menjelaskan bahwa perlindungan hukum konsumen tidak diberikan dalam bentuk ganti rugi yang seharusnya didapatkan oleh konsumen dan terdapat beberapa faktor mengenai hal tersebut yakni penegakan hukum perlindungan konsumen, Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang perlindungan konsumen, Tidak adanya klaim dari masyarakat, Proses pembuktian dalam perlindugan konsumen beras yang dikemas ulang. Oleh sebab itu, perlindungan konsumen terhadap tindakan pelaku harusnya dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan ganti kerugian yang sesuai yang diderita konsumen atas perbuatan pelaku dan faktor-faktor yang ada seharusnya dapat menjadi pendukung agar pelaku usaha dapat melaksakan perusahaannya secara sehat dan baik.

Actions (login required)

View Item