Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi pengadaan tanah pembuatan rumah sakit umum daerah provinsi kepulauan Bangka Belitung menurut undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi

Fandri, (NIM. 4011311045) (2018) Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi pengadaan tanah pembuatan rumah sakit umum daerah provinsi kepulauan Bangka Belitung menurut undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.

Preview	Text HALAMAN DEPAN.pdf Download (2MB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (2MB) | Preview
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy
Preview	Text PENUTUP.pdf Download (2MB) | Preview
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Tanah pembuatan Rumah Sakt Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan upaya penegakan yang di lakukan oleh pejabat yang berwenang seperti instansi jaksa dan hakim terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan tanah. Penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Tanah merupakan serangkaian proses penegakan hukum yang cukup panjang melibatkan instansi terkait pelanggaran atau kejahatan yang telah di atur oleh undang-undang bahwa perbuatan itu salah yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara dimana asal muasal perbuatan itu dengan melakukan kegiatan untuk memperoleh tanah yang disitu adanya ganti rugi terhadap tanah tersebut kepada pemilik tanah yang berhak. Dalam penelitian ini yang menjadi pokok masalahnya adalah mengenai Penegakan Hukum terhadap Tindak pidana korupsi pengadaan tanah dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana korupsi pengadaan tanah. Metode yang di gunakan menggunakan metode yuridis empiris. Hasil ini adalah mengenai penegakan hukum tindak pidana korupsi pengadaan tanah dilakukan sudah cukup baik karena tahapan-tahapan pada penyidikan dan penuntutan sudah sesuai dengan aturan, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi. Ada faktor penghambat yaitu undang-undang, masyarakat, kebudayaan. Sedangkan faktor pendukungnya, penegak hukum dan sarana prasarana

Actions (login required)

View Item