Perlindungan pengangkutan barang melalui kapal laut dengan menggunakan sistem container pada PT Bangka Jaya Line

Yuni, (NIM. 4011311116) (2018) Perlindungan pengangkutan barang melalui kapal laut dengan menggunakan sistem container pada PT Bangka Jaya Line. skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.

Preview	Text HALAMAN DEPAN.pdf Download (523kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (214kB) | Preview
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (238kB) | Request a copy
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (252kB) | Request a copy
Preview	Text PENUTUP.pdf Download (152kB) | Preview
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (149kB) | Request a copy

Abstract

Keberadaan pengangkutan laut dewasa ini berkembang secara luas dalam berbagai aspek kehidupan, tidak terkecuali dalam hal pelaksanaan pengangkutan barang muatan. Hal tersebut ditunjukkan dengan semakin berkembangnya pengangkutan laut sebagai tuntutan atas pesatnya pergerakan faktor-faktor produksi maka semakin diperlukan sarana angkutan kapal yang menghubungkan transportasi antar pulau dengan biaya yang relatife lebih murah dan mampu mengangkut barang-barang dalam berat dan volume yang banyak sekaligus. Oleh karena itu untuk memperlancar pengangkutan, maka diperluka nadanya pengangkut sebagai pihak yang berkewajiban dalam melakukan pengangkutan laut. Penelitian hukum dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris serta metode pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pelaksanaan Pengangkutan Pengiriman barang sebaiknya dirumuskan demi untuk memberikan perlindungan kepastian hukum bagi para pihak tersebut serta pihak pengangkut bertangggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan barang yang diangkutnya sesuai dengan jenis dan jumlah yang dinyatakan dalam dokumen muatan dan/atau perjanjian atau kontrak pengangkutan yang telah diatur sesuai dengan sumber hukum pengaturan pengangkutan laut di Indonesia maupun Internasional. Tanggungjawab ditimbulkan sebagai akibat pengoperasian kapal, berupa musnah, hilang, atau rusaknya barang yang diangkut, keterlambatan angkutan penumpang dan/atau barang yang diangkut. Oleh karena itu, dalam pertanggungjawaban pengangkut diperlukan suatu perlindungan hukum bagi pengirim atau penerima barang untuk melindungi hak dan kepentingannya, baik secara litigasi maupun non litigasi.

Actions (login required)

View Item