Implementasi pasal 40 undang-undang nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan terkait pembukaan data nasabah kepada pihak yang tidak terafiliasi (studi kasus di PT Bank Mega tbk. cabang Pangkalpinang)

Lenny Novelia, (NIM. 4011311065) (2017) Implementasi pasal 40 undang-undang nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan terkait pembukaan data nasabah kepada pihak yang tidak terafiliasi (studi kasus di PT Bank Mega tbk. cabang Pangkalpinang). skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.

Preview	Text Hal Depan.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text Bab-1.pdf Download (559kB) | Preview
	Text Bab-2.pdf Restricted to Registered users only Download (523kB) | Request a copy
	Text Bab-3.pdf Restricted to Registered users only Download (378kB) | Request a copy
Preview	Text Bab-4.pdf Download (191kB) | Preview
	Text Daftar Pustaka.pdf Restricted to Repository staff only Download (199kB) | Request a copy
	Text Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Rahasia bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 28 adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dengan simpanannya kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 44A. Data pribadi nasabah merupakan bagian dari rahasia bank yang sebagai mana oleh Undang-Undang terkait wajib untuk dilindungi kerahasiaannya. Jika suatu data nasabah bocor keluar, maka jelaslah hal ini merupakan suatu pelanggaran hukum dan harus segera diatasi. Skripsi ini meneliti tentang apakah Pasal 40 Undang-Undang Perbankan telah terimplementasi atau belum. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah yuridis empiris yakni mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai perilaku nyata, sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis yang dialami setiap orang dalam hidup bermasyarakat. Dalam penelitian ini diketahui bahwa belum terimplementasinya Pasal 40 Undang-Undang Perbankan, hal ini dikarenakan oleh lemahnya kesadaran hukum masyarakat sehingga masyarakat bersifat apatis terhadap penegakan suatu peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, perlunya penyuluhan dan sosalisasi kepada masyarakat tentang pentingnya penegakan hukum terkait perlindungan hukum bagi kerahasiaan data nasabah.

Actions (login required)

View Item