Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan melalui internet (cyber crime) di Kota Pangkalpinang

Reflisnawati, (NIM. 4011411084) (2018) Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan melalui internet (cyber crime) di Kota Pangkalpinang. skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.

Preview	Text Halaman depan.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (468kB) | Preview
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (355kB)
Preview	Text Penutup.pdf Download (195kB) | Preview
Preview	Text Daftar Pustaka.pdf Download (206kB) | Preview
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Perlindungan hukum merupakan upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Korban merupakan pihak yang dirugikan baik secara materil maupun non materil untuk itu perlindungan hukum kepada korban tindak pidana penipuan online menjadi faktor utama yang harus dilindungi hak-haknya. Tujuan dalam penelitian ini adalah mengkaji tentang bentuk perlindungan hukum kepada korban tindak pidana penipuan melalui internet dan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana penipuan melalui internet di Pangkalpinang. Penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dan secara proporsional juga menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus serta teknik pengumpulan data ialah studi kepustakaan dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk perlindungan hukum kepada korban tindak pidana penipuan di POLDA Kepulauan Bangka Belitung tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban ialah sudah diterapkan salah satunya korban mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan, mendapat pendampingan, dan mendapat nasihat hukum. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhinya ialah adanya faktor pendorong seperti modus kejahatan berbasis internet, pelaku anonimus dan faktor penghambat seperti komunikasi berbasis IP Address, alamat pelaku fiktif. Penerapan dilapangan oleh pihak kepolisian juga ditemukan beberapa kendala seperti sarana dan prasarana yang ada kurang memadai seperti Tim Informasi Teknologi (IT) untuk melacak keberadaan pelaku kejahatan masih minim.

Actions (login required)

View Item