Perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa angkutan umum taksi (studi kasus PT Blue Bird Tbk)

Dedy Irawan, (NIM. 4011311030) (2017) Perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa angkutan umum taksi (studi kasus PT Blue Bird Tbk). skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.

Preview	Text Hal Depan.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text Bab-1.pdf Download (383kB) | Preview
	Text Bab-2.pdf Restricted to Registered users only Download (499kB) | Request a copy
	Text Bab-3.pdf Restricted to Registered users only Download (388kB) | Request a copy
Preview	Text Bab-4.pdf Download (214kB) | Preview
Preview	Text Daftar Pustaka.pdf Download (218kB) | Preview
Preview	Text Lampiran.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Angkutan umum taksi merupakan suatu bentuk layanan transportasi kepada konsumen berkelas reguler dimana dalam hal ini menyangkut permasalahan mengenai kurangnya perlindungan hukum dan hak seorang konsumen yang tidak terpenuhi. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat diketahui bahwa terhadap perlindungan hukum perusahaan angkutan umum wajib membuat, melaksanakan, dan menyempurnakan sistem keamanan serta wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang meliputi keamanan dan keselamatan. Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bahwa konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan serta mendapatkan kompensasi dan ganti rugi apabila barang atau jasa tidak sesuai sebagaimana mestinya. Tujuan dari penelitian judul ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa angkutan umum taksi dan bagaimana bentuk tanggung jawaban pelaku usaha terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat kecelakaan lalu lintas. Metode yang di pakai dalam penulisan ini adalah yuridis empiris yakni mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum positip (perundangan-undangan) dan realitas perbuatan atau tindakan tertentu guna untuk memastikan hasil penerapan sesuai atau tidak dengan ketentuan perundangan-perundangan. Hasil penelitian dilapangan bahwa perlindungan hukum yang diterapkan belum optimal dan pelaksanaan bentuk tanggung jawaban hukum pelaku usaha terhadap konsumen belum berjalan dengan baik berdasarkan Undang-Undang yang berlaku

Actions (login required)

View Item