Peran pemerintah daerah Kabupaten Bangka Tengah dalam pelindungan kekayaan intelektual komunal berdasarkan peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2022

Samuel Purba, (NIM. 4122411010) (2026) Peran pemerintah daerah Kabupaten Bangka Tengah dalam pelindungan kekayaan intelektual komunal berdasarkan peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2022. Masters thesis, Universitas Bangka Belitung.

[thumbnail of HALAMAN DEPAN.pdf] Text
HALAMAN DEPAN.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[thumbnail of BAB I.pdf] Text
BAB I.pdf
Restricted to Registered users only

Download (521kB)
[thumbnail of BAB II.pdf] Text
BAB II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (287kB)
[thumbnail of BAB III.pdf] Text
BAB III.pdf
Restricted to Registered users only

Download (705kB)
[thumbnail of BAB IV.pdf] Text
BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[thumbnail of BAB V.pdf] Text
BAB V.pdf
Restricted to Registered users only

Download (269kB)
[thumbnail of DAFTAR PUSTAKA.pdf] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf
Restricted to Registered users only

Download (414kB)
[thumbnail of LAMPIRAN.pdf] Text
LAMPIRAN.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)

Abstract

Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) merupakan kekayaan budaya yang lahir, berkembang, dan diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat serta memiliki nilai strategis dalam menjaga identitas budaya dan kepentingan ekonomi daerah. Namun, Pelindungan KIK di daerah masih menghadapi berbagai persoalan, terutama terkait efektivitas pelaksanaan kewajiban pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan imperatif Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022, mengkaji peran Pemerintah Daerah dalam Pelindungan KIK di Kabupaten Bangka Tengah, serta mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 memiliki sifat imperatif karena memuat kewajiban hukum bagi pemerintah daerah untuk melakukan inventarisasi, pengamanan, dan pemeliharaan KIK, namun efektivitasnya belum optimal akibat belum adanya mekanisme pengawasan dan konsekuensi hukum yang tegas. Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah telah melaksanakan Pelindungan KIK melalui inventarisasi, dokumentasi, dan pencatatan KIK, tetapi pelaksanaannya masih menghadapi kendala kelembagaan, keterbatasan sumber daya, belum adanya regulasi daerah yang spesifik, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, kelembagaan, dan sinergi antar pemangku kepentingan untuk mewujudkan Pelindungan KIK yang efektif dan berkelanjutan.

Item Type: Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords: Kekayaan intelektual komunal; Pemerintah daerah; Kekuatan imperatif; Pelindungan hukum; Bangka Tengah
Subjects: K Hukum > K Law (General)
Divisions: FAKULTAS HUKUM > MAGISTER HUKUM > TESIS
Depositing User: Darma -
Date Deposited: 12 Nov 2026 01:27
Last Modified: 12 Nov 2026 01:27
URI: https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/15084

Actions (login required)

View Item View Item