Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Pengangkutan Timah Ilegal Berdasarkan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang pertambangan Mineral Dan Batu Bara (Studi Kasus Putusan Nomor 194/Pid.Sus Lh/2025/ Pn Tdn)

Ilham Tauhidayah, (NIM. 4012211088 ) (2026) Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Pengangkutan Timah Ilegal Berdasarkan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang pertambangan Mineral Dan Batu Bara (Studi Kasus Putusan Nomor 194/Pid.Sus Lh/2025/ Pn Tdn). Other thesis, Universitas Bangka Belitung.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (411kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (483kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (375kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (282kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (328kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (888kB)

Abstract

Dasar pertimbangan hakim merupakan suatu kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam proses peradilan pidana. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam penjatuhan putusan terhadap pelaku pengangkutan timah ilegal putusan Nomor: 194/Pid,Sus-LH/2025/PN Tdn). Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan dan dan kasus serta sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, buku-buku, jurnal, skripsi dan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan judul penelitian. Hasil penelitian Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap para terdakwa mendasarkan pertimbangannya pada aspek yuridis yang diperoleh dari fakta-fakta persidangan. Hakim menilai bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta melakukan pengangkutan mineral yang tidak berasal dari pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB), pemegang IUPK sebagai kelanjutan kontrak/perjanjian, pemegang izin pengangkutan dan penjualan, pemegang izin pengolahan atau pemurnian, maupun pemegang izin penjualan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum. Saran kepada aparat penegak hukum, khususnya penyidik kepolisian, jaksa penuntut umum, dan hakim, agar lebih mengoptimalkan penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan ilegal dengan melakukan penyelidikan yang lebih mendalam terhadap jaringan pelaku.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Dasar Pertimbangan Hakim, Pengangkutan, Timah Ilegal
Subjects:	K Hukum > K Law (General)
Divisions:	FAKULTAS HUKUM > HUKUM > PIDANA > SKRIPSI
Depositing User:	Darma -
Date Deposited:	11 Nov 2026 03:24
Last Modified:	11 Nov 2026 03:24
URI:	https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/14997

Actions (login required)

View Item