Kebijakan pemerintahan daerah dalam perencanaan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir di Pulau Kelasa Kabupaten Bangka Tengah

Herri Sianturi, (NIM. 4122411005) (2026) Kebijakan pemerintahan daerah dalam perencanaan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir di Pulau Kelasa Kabupaten Bangka Tengah. Other thesis, Universitas Bangka Belitung.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (486kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (212kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (625kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (572kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (103kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (245kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Pulau Kelasa, Kabupaten Bangka Tengah sebagai bagian dari kebijakan transisi energi nasional memerlukan dukungan regulasi dan kebijakan pemerintahan daerah guna menjamin kepastian hukum serta perlindungan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, pertama, kebutuhan regulasi pemerintahan daerah dalam perencanaan pembangunan PLTN di Pulau Kelasa Kabupaten Bangka Tengah, dan kedua, kebijakan pemerintahan daerah dalam melindungi masyarakat terhadap rencana pembangunan PLTN tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan historis, dan pendekatan perbandingan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, studi dokumen, serta wawancara sebagai data pendukung, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi nasional di bidang ketenaganukliran belum mengakomodasi secara komprehensif peran pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan PLTN, sehingga dibutuhkan penguatan regulasi daerah pada bidang lingkungan hidup, ekonomi dan pembangunan daerah, keselamatan dan perlindungan masyarakat, serta tata ruang. Penelitian ini juga menemukan bahwa perlindungan masyarakat perlu diwujudkan melalui kebijakan daerah yang terintegrasi dengan penguatan RPPLH, penyesuaian RTRW, sinkronisasi RPJPD, RPJMD, dan RUED, penyusunan Peraturan Bupati mengenai perlindungan masyarakat dan kesiapsiagaan kedaruratan nuklir, serta penguatan instrumen kerja sama pemanfaatan lahan dan tanggung jawab sosial perusahaan. Dengan demikian, regulasi dan kebijakan daerah menjadi instrumen harmonisasi antara kebijakan nasional dan daerah guna mewujudkan pembangunan PLTN yang memberikan kepastian hukum, melindungi masyarakat, dan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Pemerintahan daerah; Pembangkit listrik tenaga nuklir; Perlindungan masyarakat; Regulasi daerah; Pulau Kelasa
Subjects:	K Hukum > K Law (General)
Divisions:	FAKULTAS HUKUM > MAGISTER HUKUM > TESIS
Depositing User:	Darma -
Date Deposited:	11 Nov 2026 02:08
Last Modified:	11 Nov 2026 02:08
URI:	https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/14977

Actions (login required)

View Item