Tinjauan yuridis terhadap perintangan penyidikan pasal 21 tindak pidana korupsi berdasarkan asas ultimum remedium

Lukman, (NIM. 4122411006) (2026) Tinjauan yuridis terhadap perintangan penyidikan pasal 21 tindak pidana korupsi berdasarkan asas ultimum remedium. Other thesis, Universitas Bangka Belitung.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (437kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (378kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (442kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (518kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (250kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (325kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (937kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan dan penerapan tindak pidana perintangan penyidikan (obstruction of justice) dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia serta mengkaji penerapannya berdasarkan asas ultimum remedium. Perintangan penyidikan merupakan perbuatan yang menghambat penegakan hukum melalui tindakan mencegah, merintangi, atau menggagalkan proses penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di persidangan. Penerapan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 masih menimbulkan perbedaan penafsiran mengenai batasan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perintangan penyidikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran serta argumentasi hukum. Hasil penelitian pertama menunjukan bahwa pengaturan tindak pidana perintangan penyidikan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian temuan kedua bahwa perintangan penyidikan dalam tindak pidana korupsi berdasarkan ultimum remedium, namun Penerapannya masih menghadapi kendala berupa multitafsir terhadap unsur “mencegah”, “merintangi”, dan “menggagalkan”, sehingga berpotensi menimbulkan overcriminalization. Berdasarkan asas ultimum remedium, penerapan Pasal 21 UU Tipikor harus dilakukan secara proporsional untuk menjamin kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Obstruction of justice; Tindak pidana korupsi; Asas ultimum remedium
Subjects:	K Hukum > K Law (General)
Divisions:	FAKULTAS HUKUM > MAGISTER HUKUM > TESIS
Depositing User:	Darma -
Date Deposited:	11 Nov 2026 02:07
Last Modified:	11 Nov 2026 02:07
URI:	https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/14968

Actions (login required)

View Item