Ghina Tsani Aqilah, (NIM. 4012111141) (2026) Penegakan hukum pidana dalam tahapan penyidikan (PPNS) terhadap pelaku tindak pidana peredaran obat secara illegal dan tidak terdaftar di badan pengawas obat dan makanan (BPOM). Other thesis, Universitas Bangka Belitung.
|
Text
HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (971kB) |
|
|
Text
BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (518kB) |
|
|
Text
BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (527kB) |
|
|
Text
BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (675kB) |
|
|
Text
BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (351kB) |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (359kB) |
|
|
Text
LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (809kB) |
Abstract
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya peredaran obat ilegal dan tidak terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan yang berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat, terutama karena penjualan obat keras tanpa izin edar semakin mudah dilakukan melalui transaksi langsung maupun media digital. Masalah utama penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum pidana pada tahap penyidikan terhadap pelaku peredaran obat ilegal serta bagaimana koordinasi antara Kepolisian, BPOM, dan Bea Cukai dalam proses tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan tindak pidana peredaran obat ilegal dan menganalisis bentuk koordinasi antarinstansi penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan di bidang kesehatan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan praktik penegakan hukum di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana dilakukan melalui penyelidikan, penyidikan, pengumpulan alat bukti, pemeriksaan saksi, pengujian teknis obat, hingga pelimpahan perkara. Kepolisian berperan dalam penyidikan umum, BPOM berperan dalam pengawasan dan pembuktian teknis, sedangkan Bea Cukai berperan mengawasi masuknya obat ilegal melalui jalur kepabeanan. Koordinasi dilakukan melalui pertukaran informasi, operasi gabungan, pendampingan teknis, dan supervisi perkara. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan kewenangan, sarana pengawasan, perkembangan modus digital, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Penegakan hukum pidana; Penyidikan; Peredaran obat ilegal |
| Subjects: | K Hukum > K Law (General) |
| Divisions: | FAKULTAS HUKUM > HUKUM > PIDANA > SKRIPSI |
| Depositing User: | Darma - |
| Date Deposited: | 11 Nov 2026 02:00 |
| Last Modified: | 11 Nov 2026 02:00 |
| URI: | https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/14804 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
