Akibat hukum wanprestasi atas pelanggaran klausul larangan menyewakan obyek kpr bersubsidi berdasarkan undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan di perumahan D'Rich Adyka

Yanti Tesalonika Situmeang, (NIM. 4012211131) (2026) Akibat hukum wanprestasi atas pelanggaran klausul larangan menyewakan obyek kpr bersubsidi berdasarkan undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan di perumahan D'Rich Adyka. Other thesis, Universitas Bangka Belitung.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (775kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (311kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (229kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (242kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (156kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (231kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (182kB)

Abstract

Penelitian ini didasarkan pada maraknya praktik alih fungsi rumah KPR bersubsidi menjadi rumah sewa oleh debitur. Tindakan ini bertentangan dengan tujuan sebenarnya serta melanggar klausul larangan menyewakan objek jaminan tanpa izin tertulis dari kreditur dalam APHT berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Penelitian ini meneliti bagaimana akibat hukum penyewaan objek KPR bersubsidi berdasarkan UUHT dan bagaimana implementasi penyewaan KPR bersubsidi di Perumahan D'Rich Adyka. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak Bank BTN, notaris/PPAT, serta debitur dan didukung dengan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian mengungkapkan akibat hukum wanprestasi yang lahir dari pelanggaran klausul larangan sewa yaitu somasi dari pihak bank, hingga percepatan pelunasan piutang yang bermuara pada eksekusi lelang dimana hal ini termaktub dalam Pasal 11 ayat (2) huruf j. Praktik penyewaan unit subsidi di Perumahan D'Rich Adyka memiliki frekuensi yang signifikan (berkisar 20–30%), dengan pola sewa penuh, dan subsewa per kamar. Faktor utamanya adalah tekanan ekonomi untuk menutup angsuran, mobilitas kerja, minimnya pemahaman hukum debitur, serta pengawasan perbankan yang bersifat pasif. Agar pelanggaran ini tidak terjadi sebaiknya dilakukan peningkatan sosialisasi regulasi UUHT kepada debitur, penerapan mekanisme pelaporan sewa yang terintegrasi antara pengembang dan bank, serta peningkatan pengawasan berkala pasca-akad oleh kreditur demi memastikan ketepatan sasaran subsidi.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Objek; KPR bersubsidi; Hak tanggungan
Subjects:	K Hukum > K Law (General)
Divisions:	FAKULTAS HUKUM > HUKUM > KEPERDATAAN > SKRIPSI
Depositing User:	Darma -
Date Deposited:	06 Nov 2026 08:31
Last Modified:	06 Nov 2026 08:31
URI:	https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/14790

Actions (login required)

View Item