Penyelesaian sengketa wanprestasi akibat pembatalan secara sepihak dalam perjanjian jasa kecantikan melalui mediasi

Dina Salsabila Az Zahra, (NIM. 4012211074) (2026) Penyelesaian sengketa wanprestasi akibat pembatalan secara sepihak dalam perjanjian jasa kecantikan melalui mediasi. Post-Doctoral thesis, Universitas Bangka Belitung.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (687kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (397kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (377kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (362kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (299kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (278kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (745kB)

Abstract

Pelaksanaan perjanjian jasa kecantikan kerap dihadapkan pada sengketa keperdataan akibat adanya tindakan pembatalan sepihak oleh pihak konsumen. Secara konvensional, pelaku usaha salon kecantikan menerapkan klausul baku yang menghanguskan seluruh uang muka (Down payment) secara total. Namun dalam realitas sosiologis, demi menjaga hubungan baik dengan pelanggan, pelaku usaha memilih menempuh jalur mediasi non-litigasi yang menghasilkan kesepakatan damai baru mengenai pembagian uang muka dengan proporsi berimbang sebesar 50:50. Permasalahannya, muncul ketidakjelasan normatif terkait derajat kepastian hukum dan kekuatan mengikat dari produk kesepakatan luar pengadilan yang berstatus sebagai akta di bawah tangan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan yuridis sekaligus kekuatan pembuktian akta perdamaian yang dihasilkan. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum serta pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian lapangan menunjukkan dua kesimpulan utama. Pertama, kesepakatan pembagian uang muka 50:50 tersebut sah dan mengikat para pihak berdasarkan Asas Pacta Sunt Servanda (Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata) serta mencerminkan perwujudan Asas Proporsionalitas dan Itikad Baik. Kedua, dokumen kesepakatan perdamaian memiliki kepastian hukum definitif sebagai Akta di Bawah Tangan yang berkekuatan pembuktian sempurna berdasarkan Pasal 1875 KUHPerdata. Jika terjadi wanprestasi baru, akta ini dapat langsung dijadikan alat bukti mutlak tanpa pembuktian ulang sengketa awal.

Item Type:	Thesis (Post-Doctoral)
Uncontrolled Keywords:	Kepastian hukum; Perjanjian jasa kecantikan; Wanprestasi; Mediasi
Subjects:	K Hukum > K Law (General)
Divisions:	FAKULTAS HUKUM > HUKUM > KEPERDATAAN > SKRIPSI
Depositing User:	Darma -
Date Deposited:	06 Nov 2026 08:25
Last Modified:	06 Nov 2026 08:25
URI:	https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/14778

Actions (login required)

View Item