Analisis kualifikasi unsur delik pasal 402 KUHP nasional dalam pertanggungjawaban pelaku tindak pidana asal usul perkawinan

Nabila Dwi Putri, (NIM. 4012211036) (2026) Analisis kualifikasi unsur delik pasal 402 KUHP nasional dalam pertanggungjawaban pelaku tindak pidana asal usul perkawinan. Other thesis, Universitas Bangka Belitung.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (265kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (313kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (289kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (102kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (246kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Perkawinan sebagai institusi hukum menuntut kepastian status dan asal-usul para pihak, sehingga tindakan menyembunyikan atau memalsukan asal-usul perkawinan berpotensi merugikan hak perdata pihak lain serta status hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional menghadirkan Pasal 402 sebagai bentuk rekodifikasi dan pembaruan dari Pasal 277 KUHP lama mengenai tindak pidana asal-usul perkawinan, sehingga diperlukan kajian mendalam dan komprehensif atas kualifikasi unsur delik dan mekanisme pertanggungjawaban pidananya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat doktrinal, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dengan teknik analisis data kualitatif melalui metode deduksi terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan, pertama, kualifikasi unsur delik Pasal 402 KUHP Nasional terdiri atas unsur objektif berupa perkawinan sah yang masih berlangsung, tindakan aktif melangsungkan perkawinan baru, dan perbuatan menyembunyikan fakta penghalang secara manipulatif dan terencana, serta unsur subjektif berupa kesengajaan, yang bersifat kumulatif dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kedua, pertanggungjawaban pidana pelaku tidak dapat dijatuhkan secara otomatis, melainkan wajib berpijak pada asas tiada pidana tanpa kesalahan, dengan syarat kumulatif berupa kemampuan bertanggung jawab, adanya kesengajaan, tidak ditemukannya alasan pembenar, dan tidak adanya alasan pemaaf, sebelum sanksi pidana penjara maupun denda dapat dikenakan kepada pelaku.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Pasal 402 KUHP nasional; Unsur delik; Pertanggungjawaban pidana; Asal-Usul perkawinan; Actus reus dan mens rea
Subjects:	K Hukum > K Law (General)
Divisions:	FAKULTAS HUKUM > HUKUM > PIDANA > SKRIPSI
Depositing User:	Darma -
Date Deposited:	06 Nov 2026 08:20
Last Modified:	06 Nov 2026 08:20
URI:	https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/14773

Actions (login required)

View Item