Implementasi peraturan daerah Kabupaten Bangka Tengah nomor 11 tahun 2022 tentang penyelenggaraan bantuan hukum

Rati Veronica, (NIM. 4012211111) (2026) Implementasi peraturan daerah Kabupaten Bangka Tengah nomor 11 tahun 2022 tentang penyelenggaraan bantuan hukum. Other thesis, Universitas Bangka Belitung.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (359kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (227kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (272kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (105kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (180kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Perda ini telah berlaku lebih dari dua tahun, tetapi belum beroperasi karena tujuh Peraturan Bupati pelaksana belum terbit dan APBD belum mengalokasikan anggaran bantuan hukum. Akibatnya, regulasi ini gagal menjamin akses masyarakat miskin Kabupaten Bangka Tengah terhadap layanan bantuan hukum yang menjadi hak mereka. Penelitian ini menggunakan metode empiris kualitatif melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Analisis menggunakan Teori Stufenbau Kelsen, Teori Implementasi Kebijakan Edwards III yang mencakup komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, serta Teori Efektivitas Hukum Friedman. Pendekatan akses terhadap keadilan (access to justice) dari Cappelletti dan Garth. Hasil penelitian menunjukkan implementasi Perda Bankum Bangka Tengah belum berjalan. Ketiadaan Peraturan Bupati pelaksana menjadi hambatan utama yang bersifat struktural dan normatif. Faktor lain meliputi lemahnya komunikasi antarinstansi, keterbatasan sumber daya kelembagaan, rendahnya komitmen politik pemerintah daerah dalam pengalokasian anggaran, dan lemahnya pengawasan DPRD. Penelitian ini merekomendasikan penerbitan segera seluruh Peraturan Bupati pelaksana, alokasi anggaran bantuan hukum dalam APBD, dan penguatan mekanisme pengawasan legislatif serta akuntabilitas publik.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Bantuan hukum; Implementasi; Peraturan daerah; Akses terhadap keadilan; Efektivitas Hukum
Subjects:	K Hukum > K Law (General)
Divisions:	FAKULTAS HUKUM > HUKUM > HUKUM TATA NEGARA > SKRIPSI
Depositing User:	Darma -
Date Deposited:	06 Nov 2026 08:17
Last Modified:	06 Nov 2026 08:17
URI:	https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/14772

Actions (login required)

View Item