Penegakan hukum terhadap pertambangan timah tanpa izin yang menyebabkan kerusakan infrastruktur jalan di Dusun Sinar Gunung Kecamatan Riau Silip

Sarni, (NIM. 4012211177) (2026) Penegakan hukum terhadap pertambangan timah tanpa izin yang menyebabkan kerusakan infrastruktur jalan di Dusun Sinar Gunung Kecamatan Riau Silip. Other thesis, Universitas Bangka Belitung.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (389kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (417kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (921kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (165kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (244kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap pertambangan timah tanpa izin yang merusak infrastruktur jalan di Dusun Sinar Gunung, Kecamatan Riau Silip. Isu utama yang diteliti adalah mekanisme dalam penegakan hukum oleh aparat penegak hukum berdasarkan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Jalan serta kendala yang dihadapi dalam implementasinya. di lapangan. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara mendalam bersama Kepolisian Polsek Riau Silip, BPJN Bangka Belitung, pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan pekerja tambang ilegal. Penegakan hukum terhadap tambang timah ilegal di Dusun Sinar Gunung sudah berjalan sesuai aturan. Polisi memilih pendekatan persuasif dan negosiasi karena dinilai lebih aman, efektif menjaga keamanan, serta mencegah bentrokan di lapangan dibanding penindakan. Namun akibat dari upaya tersebut saat ini penambang masih tetap beraktivitas. Beberapa kendala seperti kurangnya alat pengawasan, koordinasi antarinstansi yang belum kompak, perbaikan bahu jalan yang belum maksimal, dan sebagian warga yang belum paham aturan batas jalan. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan perlunya pengawasan bersama yang lebih ketat, kerja sama antarinstansi yang lebih solid, serta penyediaan solusi ekonomi alternatif bagi para penambang agar aturan hukum dapat berjalan tegas dan seragam.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Penegakan hukum; Pertambangan tanpa izin; Kerusakan Jalan
Subjects:	K Hukum > K Law (General)
Divisions:	FAKULTAS HUKUM > HUKUM > PIDANA > SKRIPSI
Depositing User:	Darma -
Date Deposited:	06 Nov 2026 08:13
Last Modified:	06 Nov 2026 08:13
URI:	https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/14764

Actions (login required)

View Item