Rekonstruksi kewenangan penyelesaian pelanggaran administarasi pemilihan kepala daerah dalam perspektif asas nemo judex causa sua dan prinsip imparsilitas

Sabihis, (NIM. 4122411008) (2026) Rekonstruksi kewenangan penyelesaian pelanggaran administarasi pemilihan kepala daerah dalam perspektif asas nemo judex causa sua dan prinsip imparsilitas. Other thesis, Universitas Bangka Belitung.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (502kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (273kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (360kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (500kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (169kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (224kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penulisan tesis ini dilatar belakangi oleh perbedaan pengaturan antara Pemilu dan Pilkada, perbedaan konstruksi kewenangan memutus pelanggaran administrasi oleh KPU dan Bawaslu, serta terjadinya disharmonisasi antara rezim Pemilu dan Pilkada tersebut menimbulkan persoalan serius dalam perspektif hukum tata negara, khususnya terkait asas nemo judex in causa sua (tidak seorangpun boleh menjadi hakim atas perkaranya sendiri) dan prinsip imparsialitas. KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum sekaligus pihak yang berpotensi menjadi objek pengawasan, diberikan kewenangan untuk memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi berdasarkan rekomendasi Bawaslu. Kondisi ini berpotensi menciptakan konflik kepentingan serta melemahkan prinsip imparsialitas dalam sistem penyelenggaraan Pilkada. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan perbandingan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persoalan desain normatif pembagian kewenangan yang belum sepenuhnya menjamin imparsialitas. Dengan demikian, pengaturan yang berlaku memerlukan penataan kembali agar sejalan dengan asas nemo judex in causa sua dan prinsip imparsialitas. model rekonstruksi yang paling ideal adalah menyeragamkan mekanisme penyelesaian pelanggaran administrasi Pilkada dengan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Model ini dipilih karena paling memenuhi asas nemo judex in causa sua dan prinsip imparsialitas serta selaras dengan arah perkembangan hukum konstitusi sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 136/PUU-XXII/2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 104/PUU-XXIII/2025. Rekonstruksi tersebut juga menghilangkan dualisme pengaturan antara Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sehingga menciptakan harmonisasi sistem pemilihan di Indonesia.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Kewenangan; Pelanggaran administrasi; Asas nemo judex in causa sua; Prinsip imparsialitas
Subjects:	K Hukum > K Law (General)
Divisions:	FAKULTAS HUKUM > MAGISTER HUKUM > TESIS
Depositing User:	Darma -
Date Deposited:	04 Nov 2026 06:42
Last Modified:	04 Nov 2026 06:42
URI:	https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/14762

Actions (login required)

View Item