Implementasi peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2022 tentang mediasi di pengadilan secara elektronik dalam perkara perceraian di Pengadilan Negeri Pangkalpinang

Najiatul Farihah, (NIM. 4012211037) (2026) Implementasi peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2022 tentang mediasi di pengadilan secara elektronik dalam perkara perceraian di Pengadilan Negeri Pangkalpinang. Other thesis, Universitas Bangka Belitung.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (472kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (463kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (391kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (222kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (308kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik sebagai upaya modernisasi sistem peradilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi PERMA Nomor 3 Tahun 2022 dalam perkara perceraian serta faktor-faktor yang mempengaruhi belum diterapkannya mediasi elektronik dalam perkara perceraian di Pengadilan Negeri Pangkalpinang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan sosiologis serta dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2025 terdapat 62 perkara perdata yang masuk, dengan 33 perkara merupakan perceraian. Berdasarkan data yang diperoleh, terdapat 7 perkara yang menjalani mediasi. Seluruh proses mediasi tersebut dilaksanakan secara konvensional dan tidak terdapat satu pun pelaksanaan mediasi elektronik dalam perkara perceraian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik dalam perkara perceraian di Pengadilan Negeri Pangkalpinang belum terlaksana. Belum diterapkannya mediasi elektronik dipengaruhi oleh faktor struktur hukum berupa kecenderungan hakim mediator memilih mediasi tatap muka, faktor substansi hukum berupa sifat pengaturannya yang sukarela dan bergantung pada persetujuan para pihak, serta faktor budaya hukum berupa pandangan bahwa komunikasi langsung lebih efektif dalam penyelesaian perkara perceraian.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Efektivitas hukum; Mediasi elektronik; Perceraian
Subjects:	K Hukum > K Law (General)
Divisions:	FAKULTAS HUKUM > HUKUM > KEPERDATAAN > SKRIPSI
Depositing User:	Darma -
Date Deposited:	29 Oct 2026 08:49
Last Modified:	29 Oct 2026 08:49
URI:	https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/14711

Actions (login required)

View Item