Analisis pertanggungjawaban negara penerima terhadap serangan gedung konsulat jenderal menurut konvensi wina 1963

Kasturi, (NIM. 4012211033) (2026) Analisis pertanggungjawaban negara penerima terhadap serangan gedung konsulat jenderal menurut konvensi wina 1963. Other thesis, Universitas Bangka Belitung.

[thumbnail of HALAMAN DEPAN.pdf] Text
HALAMAN DEPAN.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[thumbnail of BAB I.pdf] Text
BAB I.pdf
Restricted to Registered users only

Download (283kB)
[thumbnail of BAB II.pdf] Text
BAB II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (212kB)
[thumbnail of BAB III.pdf] Text
BAB III.pdf
Restricted to Registered users only

Download (350kB)
[thumbnail of BAB IV.pdf] Text
BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (101kB)
[thumbnail of DAFTAR PUSTAKA.pdf] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf
Restricted to Registered users only

Download (232kB)
[thumbnail of LAMPIRAN.pdf] Text
LAMPIRAN.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (892kB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban negara penerima terhadap serangan yang terjadi pada Gedung Konsulat Jenderal Rusia di Marseille, Prancis, pada tanggal 24 Februari 2025. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dua permasalahan utama, yakni: pertama, bagaimana pengaturan hukum internasional terhadap perlindungan Gedung Konsulat Jenderal menurut Vienna Convention on Consular Relations 1963 (VCCR 1963); dan kedua, bagaimana pertanggungjawaban negara penerima atas terjadinya serangan tersebut berdasarkan VCCR 1963 dan Prinsip Pertaanggungjawaban negara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan: pertama, Pasal 31 VCCR 1963 membebankan kewajiban aktif kepada negara penerima untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan guna melindungi gedung konsulat dari gangguan dan serangan pihak ketiga; kewajiban ini bersifat obligation of conduct dengan standar due diligence jika terjadi pelanggaran kewajiban hal tersebut dapat menimbulkan pertanggungjawaban negara. Kedua, Prancis dapat dimintai pertanggungjawaban internasional berdasarkan prinsip pertanggungjawaban negara yang merupakan bagaian dari hukum kebiasaan internasional. Karena terpenuhinya dua unsur kumulatif, yaitu adanya kelalaian (omission) yang dapat dilimpahkan kepada Prancis atas kegagalan mengambil tindakan perlindungan memadai, serta terbuktinya pelanggaran kewajiban internasional. Bentuk pertanggungjawaban meliputi cessation, restitusi, kompensasi, dan satisfaksi.

Item Type: Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords: Pertanggungjawaban negara; Gedung konsulat jenderal; Kewajiban negara
Subjects: K Hukum > K Law (General)
Divisions: FAKULTAS HUKUM > HUKUM > HUKUM INTERNASIONAL > SKRIPSI
Depositing User: Darma -
Date Deposited: 04 Nov 2026 06:42
Last Modified: 04 Nov 2026 06:42
URI: https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/14604

Actions (login required)

View Item View Item