Tindakan diskresi kepolisian dalam penyidikan tindak pidana cyber crime di direktorat reserse kriminal khusus Polda Kepulauan Bangka Belitung

Andi Rahmadi, (NIM. 4122411002) (2026) Tindakan diskresi kepolisian dalam penyidikan tindak pidana cyber crime di direktorat reserse kriminal khusus Polda Kepulauan Bangka Belitung. Other thesis, Universitas Bangka Belitung.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (767kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (448kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (307kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (627kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (712kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (202kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (340kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah meningkatkan tindak pidana cyber crime yang bersifat anonim, lintas batas (borderless), dan bergantung pada alat bukti elektronik. Kondisi tersebut menimbulkan tantangan dalam proses penyidikan yang memerlukan penguasaan hukum acara pidana, teknologi informasi, dan digital forensik. Penelitian ini bertujuan menganalisis tahapan proses penyidikan tindak pidana cyber crime di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepulauan Bangka Belitung serta batasan kewenangan penyidik dalam melakukan tindakan diskresi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan socio-legal, perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Hasil penelitian rumusan masalah pertama menunjukkan bahwa proses penyidikan telah dilaksanakan berdasarkan KUHAP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Kepolisian melalui tahapan penerimaan laporan, penyidikan, pembuktian elektronik, gelar perkara, hingga pelimpahan berkas perkara. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, sarana digital forensik, serta akses terhadap data dan alat bukti elektronik. Hasil penelitian rumusan masalah kedua menunjukkan bahwa diskresi penyidik diperlukan sebagai konsekuensi perkembangan teknologi digital, terutama ketika menghadapi kesulitan memperoleh alat bukti digital, perbedaan yurisdiksi, dan keterbatasan informasi awal dari pelapor. Namun, penggunaannya bukan merupakan kebebasan absolut, melainkan harus dibatasi secara formil berdasarkan asas legalitas, due process of law, dan peraturan perundang-undangan, serta secara materiil berdasarkan kepentingan umum, kemanfaatan, kepatutan, objektivitas, rasionalitas, perlindungan hak asasi manusia, dan akuntabilitas hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pedoman operasional, sarana digital forensik, dan mekanisme pengawasan guna mewujudkan penyidikan cyber crime yang profesional, proporsional, akuntabel, dan berkeadilan.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Penyidikan; Cyber crime; Diskresi Kepolisian; Alat Bukti Elektronik
Subjects:	K Hukum > K Law (General)
Divisions:	FAKULTAS HUKUM > MAGISTER HUKUM > TESIS
Depositing User:	Darma -
Date Deposited:	04 Nov 2026 06:42
Last Modified:	04 Nov 2026 06:42
URI:	https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/14549

Actions (login required)

View Item