Penerapan doktrin rule of reason dan prinsip due process of law dalam penanganan perkara persengkongkolan tender terhadap ketidakterbuktian pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 (Analisis Putusan Kppu Nomor: 24/Kppu-I/2019)

Pratama Putra Sadewa, (NIM. 4032221021) (2026) Penerapan doktrin rule of reason dan prinsip due process of law dalam penanganan perkara persengkongkolan tender terhadap ketidakterbuktian pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 (Analisis Putusan Kppu Nomor: 24/Kppu-I/2019). Other thesis, Universitas Bangka Belitung.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (416kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (276kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (522kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (427kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (276kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (265kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memberikan kewenangan yang luas kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam penanganan perkara persaingan usaha, mulai dari penyelidikan hingga pengambilan putusan. Kondisi tersebut menimbulkan perdebatan mengenai penerapan prinsip Due Process of Law, khususnya dalam perkara persengkongkolan tender yang menggunakan pendekatan Rule of Reason dalam proses pembuktiannya. Salah satu perkara yang menarik dikaji adalah Putusan KPPU Nomor: 24/KPPU-I/2019 terkait dugaan pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 pada Tender Peningkatan dan Pelebaran Jalan Tanjung Pandan – Simpang Empat (Paket 1) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dimana Majelis Komisi menyatakan Para Terlapor tidak terbukti melakukan persengkongkolan tender. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan doktrin Rule of Reason dalam pembuktian unsur persengkongkolan tender serta penerapan prinsip Due Process of Law oleh KPPU dalam praktik penanganan perkara tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, serta dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPPU menerapkan doktrin Rule of Reason dengan menilai adanya meeting of minds, koordinasi aktif, dan dampak terhadap persaingan usaha sebelum menyimpulkan adanya pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999. Kesamaan dokumen, metadata, IP Address, dan hubungan afiliasi antar peserta tender tidak otomatis dianggap sebagai bentuk persengkongkolan tanpa adanya bukti tambahan (plus factors) yang menunjukkan kesepakatan pengaturan pemenang tender. Selain itu, penerapan prinsip Due Process of Law terlihat dari pemberian hak pembelaan kepada para Terlapor, pemeriksaan alat bukti secara objektif, serta pertimbangan hukum Majelis Komisi yang tidak semata-mata mendasarkan putusan pada bukti tidak langsung (indirect evidence). Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan doktrin Rule of Reason dalam perkara a quo merupakan bagian dari implementasi prinsip Due Process of Law dalam penegakan hukum persaingan usaha oleh KPPU.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Rule of reason; Due process of law; Persengkongkolan tender; KPPU; Persaingan usaha
Subjects:	K Hukum > K Law (General)
Divisions:	FAKULTAS HUKUM > MAGISTER HUKUM > TESIS
Depositing User:	Darma -
Date Deposited:	03 Nov 2026 07:41
Last Modified:	03 Nov 2026 07:41
URI:	https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/14539

Actions (login required)

View Item