Analisis imunitas presiden kolombia dalam kegiatan majelis umum PBB menurut hukum internasional

Dona Oktavia, (NIM. 4012211076) (2026) Analisis imunitas presiden kolombia dalam kegiatan majelis umum PBB menurut hukum internasional. Other thesis, Universitas Bangka Belitung.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (913kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (399kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (372kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (448kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (173kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (466kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (237kB)

Abstract

Pencabutan visa terhadap Presiden Kolombia menjelang kehadirannya dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menimbulkan persoalan hukum mengenai perlindungan imunitas presiden dan kewajiban negara tuan rumah dalam menjamin pelaksanaan fungsi resmi delegasi negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan imunitas Presiden dalam kegiatan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menurut Vienna Convention on the Representation of States in Their Relations with International Organizations of a Universal Character 1975 serta menganalisis status hukum pencabutan visa Presiden Kolombia oleh Amerika Serikat dalam perspektif hukum internasional. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa imunitas Presiden bersumber dari hukum kebiasaan internasional dan diatur dalam Pasal 26 sampai Pasal 29 serta Pasal 79 Konvensi Wina 1975 yang meliputi kekebalan yurisdiksi, kebebasan bergerak dan berkomunikasi, serta jaminan keamanan selama menjalankan fungsi resmi. Pencabutan visa oleh Amerika Serikat tidak tidak menghapus imunitas Presiden, tetapi bertentangan dengan prinsip necessity, proportionality, dan non-discrimination, serta melanggar Pasal 5 ayat (13) Headquarters Agreement 1947, Pasal 105 ayat (1) Piagam PBB, dan asas pacta sunt servanda, sehingga dapat menimbulkan tanggung negara

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Imunitas presiden; Pencabutan visa; Majelis umum Perserikatan Bangsa-Bangsa
Divisions:	FAKULTAS HUKUM > HUKUM > HUKUM INTERNASIONAL > SKRIPSI
Depositing User:	Darma -
Date Deposited:	04 Nov 2026 06:42
Last Modified:	04 Nov 2026 06:42
URI:	https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/14514

Actions (login required)

View Item