Implementasi pemberian hak restitusi terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual (studi kasus putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 104/Pid.Sus/2025/ Pn Pgp)

Rindiani Andesti, (NIM. 4012211043) (2026) Implementasi pemberian hak restitusi terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual (studi kasus putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 104/Pid.Sus/2025/ Pn Pgp). Other thesis, Universitas Bangka Belitung.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (416kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (449kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (581kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (280kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (350kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi pemberian hak restitusi terhadap anak korban kekerasan seksual dalam Putusan Nomor 104/PID.SUS/2025/PN PGP dan peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam proses tersebut. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, bersifat deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan hakim, jaksa, penyidik, advokat, LPSK, Sahabat Saksi dan Korban, serta UPTD PPA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hasil penelitian menunjukkan, pertama secara prosedural pelaksanaan restitusi telah berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan, namun secara substantif belum optimal dikarenakan LPSK mengasesmen kerugian korban sebesar Rp114.328.000,00, tetapi hakim hanya mengabulkan Rp50.000.000,00 dengan mempertimbangkan kemampuan finansial terdakwa. Kedua, peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban telah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang, tetapi Kantor Penghubung Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tidak tersedia di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sehingga peran LPSK dijalankan melalui Sahabat Saksi dan Korban dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penelitian menyimpulkan terdapat tiga kelemahan struktural, yaitu ketidakproporsionalan subsidair kurungan, lemahnya mekanisme eksekusi restitusi pasca-putusan, dan ketiadaan dana jaminan negara. Diperlukan reformasi sistemik melalui revisi ketentuan subsidair kurungan, penguatan kewenangan eksekusi LPSK, pembentukan dana kompensasi negara, serta desentralisasi layanan LPSK ke daerah.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Restitusi; Anak korban; Kekerasan seksual; Lembaga perlindungan saksi; Korban
Subjects:	K Hukum > K Law (General)
Divisions:	FAKULTAS HUKUM > HUKUM > PIDANA > SKRIPSI
Depositing User:	Darma -
Date Deposited:	03 Nov 2026 07:39
Last Modified:	03 Nov 2026 07:39
URI:	https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/14499

Actions (login required)

View Item