Pertanggungjawaban pidana berbasis communal liability dalam hukum yang hidup di masyarakat pasca berlakunya undang-undang no. 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana

Dewi Rahmawati, (NIM. 4012211073) (2026) Pertanggungjawaban pidana berbasis communal liability dalam hukum yang hidup di masyarakat pasca berlakunya undang-undang no. 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Other thesis, Universitas Bangka Belitung.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (424kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (583kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (447kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (332kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (352kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (629kB)

Abstract

Penelitian ini menganalisis pertanggungjawaban pidana berbasis communal liability dalam hukum yang hidup di masyarakat pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Latar belakang penelitian ini adalah dihapusnya Pasal 37 huruf b KUHP Nasional yang semula menjadi landasan eksplisit vicarious liability, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai kedudukan pertanggungjawaban pengganti yang hidup dalam masyarakat hukum adat. Penelitian bertujuan mengkaji kedudukan communal liability berdasarkan Pasal 2 KUHP Nasional serta mekanisme penerapannya pasca berlakunya undang-undang tersebut. Metode yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan, pertama, communal liability memperoleh legitimasi dua lapis, yaitu lapis filosofis-konstitusional dari Pasal 2 KUHP Nasional juncto Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, dan lapis prosedural melalui formalisasi Peraturan Daerah sebagaimana disyaratkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025, sehingga berkedudukan sebagai mekanisme komplementer-subsidier yang bersifat pengecualian sempit dan diawasi ketat. Kedua, mekanisme penerapannya berlangsung melalui musyawarah adat, penetapan kewajiban adat secara proporsional, dan pengawasan komunal yang restoratif, namun Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 belum mengatur secara spesifik bentuk-bentuk communal liability sehingga diperlukan kodifikasi lebih lanjut melalui Peraturan Daerah.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Communal liability; Pertanggungjawaban korporasi; Hukum adat
Subjects:	K Hukum > K Law (General)
Divisions:	FAKULTAS HUKUM > HUKUM > PIDANA > SKRIPSI
Depositing User:	Darma -
Date Deposited:	03 Nov 2026 07:09
Last Modified:	03 Nov 2026 07:09
URI:	https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/14470

Actions (login required)

View Item