Analisis formulasi sanksi pidana perampasan barang sebagai pidana tambahan dalam KUHP Nasional

Handika Pratama, (NIM. 4012211156) (2026) Analisis formulasi sanksi pidana perampasan barang sebagai pidana tambahan dalam KUHP Nasional. Other thesis, Universitas Bangka Belitung.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (244kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (286kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (290kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (160kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (106kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (686kB)

Abstract

Perampasan barang sebagai pidana tambahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional menimbulkan paradoks normatif, yakni negara melarang perampasan harta sekaligus melakukan perampasan harta melalui putusan pengadilan. Penelitian ini menjawab dua rumusan masalah, yakni pengaturan Pasal 91 dan Pasal 92 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, serta kualifikasi barang yang dapat dirampas beserta konstruksi normatif idealnya sebagai konsekuensi hukum dari pidana tambahan tersebut. Metode penelitian yang dipakai adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil pengujian menemukan dua tipe kerentanan yang berdiri secara kategoris berbeda: Pasal 91 huruf c menampilkan keluasan struktural (overbreadth) yang melekat pada teks norma sejak rumusan disahkan legislator, sedangkan Pasal 91 huruf f menampilkan elastisitas interpretatif pada elemen "dipergunakan" dan "menghalang-halangi" yang baru mewujud pada tahap penerapan. Konstruksi normatif ideal bersifat terdiferensiasi: huruf c memerlukan reformulasi in abstracto dengan pola anchor relasional terbatas yang memparalelkan Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sedangkan huruf f memerlukan kanalisasi interpretatif in concreto melalui paket tiga komponen yang mencakup penjelasan pasal, pedoman penerapan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung, serta standar pembuktian.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Perampasan barang; Pidana tambahan; Pasal 91 kitab undang-undang hukum pidana nasional; Asas legalitas; konstruksi Normatif Terdiferensiasi
Subjects:	K Hukum > K Law (General)
Divisions:	FAKULTAS HUKUM > HUKUM > PIDANA > SKRIPSI
Depositing User:	Darma -
Date Deposited:	03 Nov 2026 06:56
Last Modified:	03 Nov 2026 06:56
URI:	https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/14413

Actions (login required)

View Item