Politik hukum penanggulangan over capacity pada lembaga pemasyarakatan kelas iia Pangkalpinang dalam pemenuhan hak warga binaan

Novriadi, (NIM. 4032221020) (2026) Politik hukum penanggulangan over capacity pada lembaga pemasyarakatan kelas iia Pangkalpinang dalam pemenuhan hak warga binaan. Other thesis, Universitas Bangka Belitung.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (487kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (199kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (440kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (428kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (186kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (255kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (679kB)

Abstract

Permasalahan over capacity pada lembaga pemasyarakatan merupakan salah satu tantangan utama dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan di Indonesia. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada efektivitas pelaksanaan pembinaan warga binaan, tetapi juga berimplikasi terhadap pemenuhan hak asasi manusia, kualitas pelayanan pemasyarakatan, serta keamanan dan ketertiban di dalam lembaga pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang sebagai salah satu unit pelaksana teknis pemasyarakatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga menghadapi persoalan serupa akibat tingginya jumlah penghuni yang melebihi kapasitas hunian yang tersedia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis politik hukum pemerintah dalam penanggulangan over capacity pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang serta menganalisis pemenuhan hak warga binaan akibat kondisi over capacity tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, observasi, dokumentasi, dan wawancara yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik hukum pemerintah dalam penanggulangan over capacity telah diarahkan pada pendekatan yang lebih progresif melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, penguatan program integrasi sosial, rehabilitasi narkotika, serta penerapan restorative justice. Namun demikian, efektivitas kebijakan tersebut masih menghadapi hambatan struktural, substansial, dan kultural yang menyebabkan persoalan over capacity belum dapat diselesaikan secara optimal. Sementara itu, pemenuhan hak warga binaan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang tetap diupayakan melalui pelayanan kesehatan, penyediaan hunian, program pembinaan, serta pengamanan dan perlindungan warga binaan. Akan tetapi, kondisi over capacity berdampak terhadap kualitas pelaksanaan hak-hak tersebut, terutama pada aspek hunian yang layak, pelayanan kesehatan, efektivitas pembinaan, serta keamanan dan ketertiban lembaga pemasyarakatan. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa penanggulangan over capacity memerlukan reformasi politik hukum pemidanaan yang lebih komprehensif melalui optimalisasi pidana alternatif, rehabilitasi narkotika, dan restorative justice, serta penguatan kapasitas kelembagaan pemasyarakatan guna menjamin pemenuhan hak-hak warga binaan secara optimal sesuai dengan prinsip hak asasi manusia dan tujuan sistem pemasyarakatan.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Politik hukum; Over capacity; Pemasyarakatan; Hak warga binaan; Hak Asasi Manusia
Subjects:	K Hukum > K Law (General)
Divisions:	FAKULTAS HUKUM > MAGISTER HUKUM > TESIS
Depositing User:	Darma -
Date Deposited:	02 Nov 2026 02:30
Last Modified:	02 Nov 2026 02:30
URI:	https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/14373

Actions (login required)

View Item