Keputusan direksi bumn ditinjau dari doktrin bisnis judgement rule

Berry Aprido Putra, (NIM. 4122411004) (2026) Keputusan direksi bumn ditinjau dari doktrin bisnis judgement rule. Other thesis, Universitas Bangka Belitung.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (844kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (409kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (267kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (373kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (433kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (209kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (276kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (523kB)

Abstract

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan instrumen strategis negara dalam mendukung perekonomian nasional dan meningkatkan penerimaan negara, dalam menjalankan operasionalnya Direksi BUMN memegang peranan penting yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan perusahaan. Namun, demikian dalam praktiknya keputusan bisnis yang diambil oleh Direksi BUMN kerap dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam kerangka tindak pidana korupsi, meskipun setiap keputusan bisnis pada hakikatnya mengandung risiko yang inheren dan tidak dapat dihindari. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep perlindungan hukum terhadap keputusan bisnis Direksi BUMN berdasarkan Doktrin Business Judgement Rule (BJR), menganalisis batasan keputusan Direksi sebagai perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi, serta menelaah penerapan Doktrin BJR terhadap keputusan bisnis Direksi BUMN. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan analitis terhadap hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Doktrin Business Judgement Rule memberikan perlindungan hukum kepada Direksi selama keputusan bisnis dilandasi oleh itikad baik, informasi yang memadai (informed decision), dan bebas dari konflik kepentingan. Perlindungan ini sejalan dengan Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa kerugian BUMN secara yuridis merupakan kerugian korporasi bukan kerugian negara, sehingga tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Direksi; Badan Usaha Milik Negara; Business judgement rule; Perlindungan hukum; Tindak pidana korupsi
Subjects:	K Hukum > K Law (General)
Divisions:	FAKULTAS HUKUM > MAGISTER HUKUM > TESIS
Depositing User:	Darma -
Date Deposited:	30 Oct 2026 03:04
Last Modified:	30 Oct 2026 03:04
URI:	https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/14344

Actions (login required)

View Item