Hukum pemerintah daerah dalam pengawasan kewajiban fasilitasi pembangunan kebun masyarakat oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Bangka

Sae’an, (NIM. 4122411009 ) (2026) Hukum pemerintah daerah dalam pengawasan kewajiban fasilitasi pembangunan kebun masyarakat oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Bangka. Other thesis, Universitas Bangka Belitung.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (767kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (458kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (382kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (506kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (591kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (289kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (401kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis struktur hukum pengawasan pemerintah daerah terhadap perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Bangka, bentuk dan mekanisme pengawasan kewajiban fasilitasi pembangunan kebun masyarakat (FPKM), serta hukum pemerintah daerah dalam pengawasan kewajiban tersebut. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya pelaksanaan FPKM, dimana realisasi pembangunan kebun masyarakat baru mencapai sekitar 13,81% dari total kewajiban perusahaan perkebunan kelapa sawit.
Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, studi dokumen, dan bahan hukum terkait, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang meliputi struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Novelty penelitian ini terletak pada analisis hukum pemerintah daerah yang menempatkan pemerintah daerah sebagai aktor utama dalam pengawasan FPKM melalui pendekatan teori sistem hukum secara integratif, dengan mengkaji keterkaitan antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum dalam praktik pengawasan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Bangka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif pemerintah daerah memiliki kewenangan atribusi, delegasi, dan mandat dalam melakukan pengawasan perkebunan kelapa sawit. Namun, pengawasan belum berjalan efektif karena lemahnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan sumber daya manusia, disharmonisasi regulasi, serta budaya hukum pengawasan yang masih administratif dan preventif tanpa penegakan sanksi yang tegas. Bentuk pengawasan dilakukan melalui pelaporan, monitoring, evaluasi, dan penilaian usaha perkebunan, tetapi implementasinya belum mampu mendorong kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban FPKM.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Pemerintah daerah; Pengawasan; Perkebunan kelapa sawit
Subjects:	K Hukum > K Law (General)
Divisions:	FAKULTAS HUKUM > MAGISTER HUKUM > TESIS
Depositing User:	Darma -
Date Deposited:	30 Oct 2026 02:09
Last Modified:	30 Oct 2026 02:09
URI:	https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/14327

Actions (login required)

View Item