Perlindungan hukum terhadap konsumen atas ketidaksesuaian kecepatan layanan internet yang ditawarkan oleh pelaku usaha ISP (internet service provider)

Gilang Rizaldy, (NIM. 4011911099) (2026) Perlindungan hukum terhadap konsumen atas ketidaksesuaian kecepatan layanan internet yang ditawarkan oleh pelaku usaha ISP (internet service provider). Other thesis, Universitas Bangka Belitung.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (787kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (729kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (831kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (574kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (606kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Pertumbuhan industri penyedia jasa internet di Indonesia diwarnai promosi paket berbasis kecepatan (bandwidth) yang kerap tidak terealisasi sebagaimana dijanjikan tenaga pemasaran, sehingga menempatkan konsumen pada posisi rentan dan berpotensi melanggar hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur sebagaimana dijamin Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen Oxygen di Sungailiat atas ketidaksesuaian kecepatan internet serta bentuk pertanggungjawaban hukum pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data primer dihimpun melalui wawancara terhadap tiga konsumen dan satu tenaga pemasaran Oxygen Sungailiat, dilengkapi studi kepustakaan terhadap UUPK serta KUHPerdata, kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan tiga dari empat narasumber konsumen mengalami selisih kecepatan yang konsisten, yakni 35–40 Mbps dari paket 50 Mbps yang dijanjikan dan gangguan koneksi berulang pada paket 100 Mbps, sementara istilah “up to” tidak pernah dijelaskan secara memadai pada saat penawaran. Praktik tersebut melanggar Pasal 4 huruf b, c, d, dan h juncto Pasal 7 huruf b, Pasal 8 ayat (1) huruf f, serta Pasal 9 dan Pasal 10 UUPK. Pertanggungjawaban hukum berpijak pada prinsip tanggungjawab berdasarkan unsur kesalahan yang dipadukan dengan pertanggungjawaban kontraktual, dengan ganti rugi berlandaskan Pasal 19 UUPK dan Pasal 1243 KUHPerdata. Penyelesaian sengketa didominasi jalur non-litigasi internal akibat kesulitan pembuktian janji lisan dan rendahnya literasi hukum konsumen. Perlindungan konsumen yang efektif menuntut transparansi informasi sejak penawaran serta sikap proaktif pelaku usaha dalam pemberian kompensasi.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Perlindungan konsumen; Penyedia jasa internet; Kecepatan internet
Subjects:	K Hukum > K Law (General)
Divisions:	FAKULTAS HUKUM > HUKUM > KEPERDATAAN > SKRIPSI
Depositing User:	Darma -
Date Deposited:	28 Oct 2026 04:59
Last Modified:	28 Oct 2026 04:59
URI:	https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/14279

Actions (login required)

View Item