Akibat hukum perkawinan anak di bawah umur ditinjau dari undang-undang nomor 16 tahun 2019: studi kasus di Desa Ranggung, Kecamatan Payung, Kabupaten Bangka Selatan

Muhidin, (NIM. 4011911015) (2026) Akibat hukum perkawinan anak di bawah umur ditinjau dari undang-undang nomor 16 tahun 2019: studi kasus di Desa Ranggung, Kecamatan Payung, Kabupaten Bangka Selatan. Other thesis, Universitas Bangka Belitung.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (353kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (532kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (580kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (208kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (233kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (858kB)

Abstract

Perkawinan anak di bawah umur masih terjadi di masyarakat meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan batas usia minimum perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Penelitian ini bertujuan menganalisis akibat hukum perkawinan anak di bawah umur di Desa Ranggung, Kecamatan Payung, Kabupaten Bangka Selatan, serta mengkaji implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan sosio-legal melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan anak yang memperoleh dispensasi kawin dan dicatatkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tetap memiliki akibat hukum yang sama dengan perkawinan pada umumnya, terutama terkait pencatatan perkawinan, status anak yang lahir dalam perkawinan, dan pengaturan harta bersama. Namun, implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 masih menghadapi berbagai hambatan, seperti faktor sosial, ekonomi, pendidikan, dan budaya yang mendorong terjadinya perkawinan usia dini. Meskipun pembatasan usia perkawinan telah diterapkan secara normatif, tingginya penggunaan dispensasi kawin menunjukkan bahwa tujuan perlindungan anak belum sepenuhnya tercapai. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah memberikan kepastian hukum terkait batas usia perkawinan, tetapi efektivitas penerapannya masih memerlukan peningkatan edukasi hukum, penguatan peran keluarga, serta pengawasan yang lebih optimal dari pemerintah dan lembaga terkait

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Perkawinan anak; Dispensasi kawin; Perlindungan anak
Subjects:	K Hukum > K Law (General) K Hukum > KZ Law of Nations
Divisions:	FAKULTAS HUKUM > HUKUM > KEPERDATAAN > SKRIPSI
Depositing User:	Darma -
Date Deposited:	29 Oct 2026 01:08
Last Modified:	29 Oct 2026 01:08
URI:	https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/14267

Actions (login required)

View Item