Asas droit de preference dalam hak tanggungan terhadap penyitaan aset debitur pada perkara tindak pidana korupsi

Andira, (NIM. 4122411003) (2026) Asas droit de preference dalam hak tanggungan terhadap penyitaan aset debitur pada perkara tindak pidana korupsi. Other thesis, Universitas Bangka Belitung.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (453kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (355kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (448kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (366kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (149kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (355kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (706kB)

Abstract

Hak Tanggungan merupakan lembaga jaminan kebendaan yang memberikan kedudukan diutamakan (droit de preference) kepada kreditur untuk memperoleh pelunasan piutangnya dari hasil penjualan objek jaminan. Dalam praktik, muncul permasalahan hukum ketika benda tidak bergerak yang telah dibebani Hak Tanggungan menjadi objek sitaan negara dalam perkara tindak pidana korupsi. Kondisi tersebut menimbulkan benturan antara kepentingan negara dalam melakukan penyitaan dan pemulihan kerugian keuangan negara dengan hak kebendaan kreditur yang telah lahir terlebih dahulu berdasarkan Undang-Undang Hak Tanggungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum benda tidak bergerak yang dibebani Hak Tanggungan dan kemudian menjadi objek sitaan negara dalam perkara tindak pidana korupsi. Permasalahan yang dikaji meliputi status hukum benda yang dibebani Hak Tanggungan dalam perspektif hukum keperdataan, penerapan asas droit de preference terhadap objek sitaan negara, serta perlindungan hukum terhadap kreditur pemegang Hak Tanggungan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara preskriptif. Analisis juga dilakukan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hak Tanggungan melahirkan hak kebendaan yang memberikan kedudukan diutamakan (droit de preference) kepada kreditur. Penyitaan oleh negara dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapus Hak Tanggungan yang telah lahir lebih dahulu, karena penyitaan hanya memengaruhi penguasaan benda dan bukan menghapus hak kebendaan yang melekat padanya. Oleh karena itu, hak kreditur pemegang Hak Tanggungan tetap harus dihormati dan memperoleh perlindungan hukum sesuai ketentuan Undang-undang Hak Tanggungan.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Hak tanggungan; Droit de preference; Penyitaan; Hak kebendaan; Tindak pidana korupsi
Subjects:	K Hukum > K Law (General)
Divisions:	FAKULTAS HUKUM > MAGISTER HUKUM > TESIS
Depositing User:	Darma -
Date Deposited:	28 Oct 2026 04:35
Last Modified:	28 Oct 2026 04:35
URI:	https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/14241

Actions (login required)

View Item