Kebijakan hukum pidana terhadap trading in influence sebagai tindak pidana korupsi (studi kasus putusan nomor 39/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST)

Abdhitia Syahputra, (NIM. 4012111072) (2026) Kebijakan hukum pidana terhadap trading in influence sebagai tindak pidana korupsi (studi kasus putusan nomor 39/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST). Other thesis, Universitas Bangka Belitung.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (469kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (545kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (570kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (352kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (330kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (548kB)

Abstract

Trading in influence sebagai bentuk baru dalam praktik korupsi belum diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Tipikor sehingga menimbulkan kekosongan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan kriteria trading in influence dalam kasus Ahmad Fathanah berdasarkan Putusan Nomor 39/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST serta mengkaji urgensi pengaturannya dalam sistem hukum pidana Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, kasus dalam Putusan Nomor 39/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST secara substantif memenuhi karakteristik trading in influence sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 UNCAC, karena terdapat hubungan trilateral antara pemberi keuntungan, pihak yang memperdagangkan pengaruh, dan pejabat publik yang dipengaruhi. Namun, hukum positif Indonesia belum mengatur trading in influence sebagai delik mandiri, sehingga penegakan hukum masih menggunakan konstruksi delik suap dan penyertaan. Kedua, pengaturan yang ada saat ini, seperti ketentuan mengenai suap dan penyertaan, belum sepenuhnya mampu menjangkau karakteristik trilateral trading in influence yang melibatkan pemberi, penerima pengaruh, dan pejabat publik yang dipengaruhi. Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan kekosongan norma hukum serta tidak optimalnya perlindungan terhadap integritas pemerintahan. Penelitian ini menyimpulkan perlunya kebijakan hukum pidana terkait trading in influence ke dalam sistem hukum Indonesia guna menutupi kekosongan hukum yang terjadi, memperkuat pemberantasan korupsi, dan menutup celah praktik trading in influence.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Kebijakan hukum pidana; Tindak pidana korupsi; Trading in influence
Subjects:	K Hukum > K Law (General)
Divisions:	FAKULTAS HUKUM > HUKUM > PIDANA > SKRIPSI
Depositing User:	Darma -
Date Deposited:	27 Oct 2026 02:56
Last Modified:	27 Oct 2026 02:56
URI:	https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/14079

Actions (login required)

View Item