Peran badan pembentukan peraturan daerah (BAPEMPERDA) dalam pembahasan rancangan peraturan daerah di Kota Pangkalpinang

Putri Kenanga, (NIM. 4012211038) (2026) Peran badan pembentukan peraturan daerah (BAPEMPERDA) dalam pembahasan rancangan peraturan daerah di Kota Pangkalpinang. Post-Doctoral thesis, Universitas Bangka Belitung.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (663kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (470kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (389kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (445kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (250kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (308kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (497kB)

Abstract

Badan Pembentukan Peraturan Daerah merupakan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memiliki peran penting dalam proses pembentukan Peraturan Daerah sebagai produk hukum daerah yang ditetapkan bersama pemerintah daerah. Keberadaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah bertujuan untuk memastikan proses legislasi daerah berjalan secara terencana, sistematis, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang sebagai lembaga legislatif daerah memiliki Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang berperan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Badan Pembentukan Peraturan Daerah dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaannya di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh dari sumber primer dan sekunder melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Badan Pembentukan Peraturan Daerah telah dilaksanakan mulai dari penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah, penyusunan naskah akademik, pembahasan hingga pengawasan Peraturan Daerah, namun belum berjalan optimal. Efektivitas pelaksanaannya dipengaruhi oleh faktor pendukung seperti faktor yuridis, filosofis, dan sosiologis serta faktor penghambat seperti sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas, dan dukungan anggaran untuk menghasilkan Perda yang berkualitas.

Item Type:	Thesis (Post-Doctoral)
Uncontrolled Keywords:	Badan pembentukan peraturan daerah; dewan perwakilan rakyat daerah; peraturan daerah
Subjects:	K Hukum > K Law (General)
Divisions:	FAKULTAS HUKUM > HUKUM > HUKUM TATA NEGARA > SKRIPSI
Depositing User:	Darma -
Date Deposited:	26 Oct 2026 08:18
Last Modified:	26 Oct 2026 08:18
URI:	https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/13914

Actions (login required)

View Item