Analisis pertimbangan hukum pada gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) dalam perkara perceraian (putusan nomor 549/Pdt.G/2025/Pa.Sglt)

Karmila, (NIM. 4012211095) (2026) Analisis pertimbangan hukum pada gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) dalam perkara perceraian (putusan nomor 549/Pdt.G/2025/Pa.Sglt). Other thesis, Universitas Bangka Belitung.

[thumbnail of HALAMAN DEPAN.pdf] Text
HALAMAN DEPAN.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[thumbnail of BAB I.pdf] Text
BAB I.pdf
Restricted to Registered users only

Download (477kB)
[thumbnail of BAB II.pdf] Text
BAB II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (458kB)
[thumbnail of BAB III.pdf] Text
BAB III.pdf
Restricted to Registered users only

Download (482kB)
[thumbnail of BAB IV.pdf] Text
BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (332kB)
[thumbnail of DAFTAR PUSTAKA.pdf] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf
Restricted to Registered users only

Download (350kB)
[thumbnail of LAMPIRAN.pdf] Text
LAMPIRAN.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)

Abstract

Penelitian pada putusan nomor 549/Pdt.G/2025/PA.Sglt yang menyatakan gugatan perceraian tidak dapat diterima karena alamat tergugat dan perubahannya tidak dikenal oleh pihak yang berwenang didesa, sehingga alamat tergugat tidak jelas dan gugatan kabur. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hukum hakim serta mengkaji akibat hukum dan upaya hukum yang ditempuh para pihak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dengan menggunakan asas kepastian hukum dan teori ratio decidendi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima menggunakan dasar hukum yang salah dan tidak berlaku lagi. Sehingga putusan yang tidak memuat pertimbangan hukum yang cukup dapat menjadi alasan untuk diajukannya suatu upaya hukum baik banding maupun kasasi dan menimbulkan putusan dapat dibatalkan oleh pengadilan tinggi. Dalam keadaan alamat tergugat tidak jelas, terdapat aturan yang mengatur bisa diputuskan secara verstek pada Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam. Akibat hukum putusan tersebut adalah hubungan perkawinan para pihak tetap sah menurut hukum. Upaya hukum yang ditempuh adalah mengajukan gugatan kembali atau banding. Seharusnya hakim tidak menjadikan peraturan yang salah dalam pertimbangan. Tergugat harus memiliki kesadaran untuk memberikan hak nafkah penggugat serta penggugat lebih memperhatikan syarat formil sebelum mengajukan gugatan.

Item Type: Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords: Akibat hukum dan upaya hukum; Niet ontvankelijke verklaard; Pertimbangan hukum
Subjects: K Hukum > K Law (General)
Divisions: FAKULTAS HUKUM > HUKUM > KEPERDATAAN > SKRIPSI
Depositing User: Darma -
Date Deposited: 23 Oct 2026 06:20
Last Modified: 23 Oct 2026 06:20
URI: https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/13906

Actions (login required)

View Item View Item