Pengelolaan barang sitaan benda tidak bergerak bernilai ekonomi tinggi dalam tindak pidana korupsi berdasarkan prinsip keadilan (studi kasus perkara no. 77/Pid.Sus-Tpk/2024/Pn Jkt.Pst)

Wayan Indra Lesmana, (NIM. 4032311017) (2026) Pengelolaan barang sitaan benda tidak bergerak bernilai ekonomi tinggi dalam tindak pidana korupsi berdasarkan prinsip keadilan (studi kasus perkara no. 77/Pid.Sus-Tpk/2024/Pn Jkt.Pst). Other thesis, Universitas Bangka Belitung.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (419kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (260kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (534kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (571kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (188kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (269kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (308kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum dan mekanisme penyitaan serta pengelolaan barang sitaan dalam perkara tindak pidana korupsi pada Perkara Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst, serta mengkaji penerapannya terhadap aset perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Bangka Tengah ditinjau dari prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan penyitaan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 pada dasarnya berorientasi sebagai instrumen pembuktian, namun dalam perkara korupsi memiliki fungsi strategis sebagai bagian dari upaya pemulihan aset (asset recovery). Secara normatif, kerangka hukum telah memberikan dasar legal yang memadai, tetapi belum diikuti dengan pengaturan teknis yang komprehensif terkait pengelolaan benda tidak bergerak bernilai ekonomi tinggi selama proses peradilan berlangsung. Dalam praktik, pengelolaan aset perkebunan kelapa sawit oleh Kejaksaan Agung secara yuridis memiliki legitimasi, namun implementasinya menimbulkan dampak sosial-ekonomi yang signifikan, seperti terhentinya operasional pabrik, pemutusan hubungan kerja, dan terganggunya rantai distribusi hasil perkebunan. Dari perspektif keadilan, kondisi ini menunjukkan belum optimalnya perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik, dari aspek kepastian hukum, masih terdapat kekosongan norma teknis, dan dari aspek kemanfaatan, pendekatan pengelolaan yang pasif menyebabkan tidak optimalnya nilai ekonomi aset. KUHAP 2025 telah mengakomodasi kewajiban menjaga nilai ekonomis barang sitaan, namun masih memerlukan penguatan mekanisme operasional dan kelembagaan. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan aset sitaan yang profesional, penerapan pemanfaatan sementara terhadap aset produktif, serta pemisahan fungsi penegakan hukum dan manajemen aset guna mewujudkan pemulihan kerugian negara yang optimal, berkeadilan, dan berkemanfaatan.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Penyitaan; Tindak pidana korupsi; Pemulihan aset; Keadilan; Kepastian hukum; Kemanfaatan
Subjects:	K Hukum > K Law (General)
Divisions:	FAKULTAS HUKUM > MAGISTER HUKUM > TESIS
Depositing User:	Darma -
Date Deposited:	22 Oct 2026 00:56
Last Modified:	22 Oct 2026 00:56
URI:	https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/13866

Actions (login required)

View Item