Ketidaksesuaian penetapan talak ba’in shugraa pada perceraian sebelum hubungan suami istri berdasarkan pasal 119 ayat 2 huruf A kompilasi hukum Islam (studi putusan nomor 78/Pdt.G/2024/Pa.Pkp)

Raply Anugrah, (NIM. 4012211041) (2026) Ketidaksesuaian penetapan talak ba’in shugraa pada perceraian sebelum hubungan suami istri berdasarkan pasal 119 ayat 2 huruf A kompilasi hukum Islam (studi putusan nomor 78/Pdt.G/2024/Pa.Pkp). Other thesis, Universitas Bangka Belitung.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (577kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (591kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (586kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (329kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (383kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (681kB)

Abstract

Perkawinan bertujuan membentuk keluarga sakinah, mawadah, warahmah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Penelitian ini mengkaji ketidaksesuaian penetapan jenis talak dalam Putusan Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.Pkp di Pengadilan Agama Pangkalpinang. Fakta persidangan membuktikan bahwa hubungan suami istri antara Pemohon dan Termohon belum pernah terjadi sejak pernikahan (qabla al-dukhul), namun hakim menetapkan talak satu Raj'i dalam amar putusannya. Padahal, berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI), kondisi qabla al-dukhul secara tegas dikategorikan sebagai Talak Ba'in Shugraa. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual melalui analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mengabaikan fakta qabla al-dukhul sebagai dasar penentuan jenis talak, sehingga penetapan Talak Raj'i bertentangan dengan Pasal 119 Ayat (2) huruf a KHI dan melanggar asas Ius Curia Novit. Ketidaksesuaian ini menimbulkan akibat hukum berupa gugurnya hak atas masa iddah (Pasal 153 Ayat (1) KHI), timbulnya hak rujuk yang seharusnya tidak ada (Pasal 150 KHI), serta tidak terpenuhinya kewajiban pemberian mut'ah (Pasal 149 huruf a KHI). Penelitian ini menyimpulkan bahwa hakim seharusnya lebih cermat memisahkan pertimbangan alasan perceraian dari penetapan jenis talak demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Penetapan jenis talak; Talak raj’i; Talak ba’in shugraa; Pertimbangan hakim; Putusan Pengadilan Agama
Subjects:	K Hukum > K Law (General)
Divisions:	FAKULTAS HUKUM > HUKUM > KEPERDATAAN > SKRIPSI
Depositing User:	Darma -
Date Deposited:	22 Oct 2026 00:49
Last Modified:	22 Oct 2026 00:49
URI:	https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/13860

Actions (login required)

View Item