Analisis yuridis kewenangan gubernur dalam pencabutan izin usaha dan izin lingkungan pada PT Pulomas Sentosa

Amel, (NIM. 4012211146) (2026) Analisis yuridis kewenangan gubernur dalam pencabutan izin usaha dan izin lingkungan pada PT Pulomas Sentosa. Post-Doctoral thesis, Universitas Bangka Belitung.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (440kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (493kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (512kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (300kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (361kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (734kB)

Abstract

Setiap tindakan pejabat negara harus memperhatikan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Tetapi terkadang tindakan pejabat pemerintahan sering kali tidak sesuai dengan tujuan yang seharusnya, misalnya dalam hal pencabutan izin pada suatu perusahaan. Salah satu contoh kasus pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 11/G/LH/2021/PTUN.PGP. Tentang pencabutan izin usaha dan izin lingkungan PT Pulomas Sentosa oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dalam pencabutan izin usaha dan izin lingkungan terhadap PT Pulomas Sentosa dan mengkaji bentuk dan batasan kewenangan Gubernur dalam mencabut izin yang sebelumnya dikeluarkan oleh Bupati. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Sumber data berupa data primer dan sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, dan jurnal hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian serta wawancara nelayan Muara Air
Kantung di Jelitik, Sungailiat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam memberi keputusan kurang memperhatikan asas keterbukaan dan kecermatan. Dan Gubernur dalam keputusanya tidak memperhatikan peraturan perundang-undangan sehingga tidak sesuai dengan asas kepastian hukum dan kecermatan.

Item Type:	Thesis (Post-Doctoral)
Uncontrolled Keywords:	Kewenangan Gubernur; Pencabutan izin; Asas-asas umum pemerintahan yang baik
Subjects:	K Hukum > K Law (General)
Divisions:	FAKULTAS HUKUM > HUKUM > HUKUM TATA NEGARA > SKRIPSI
Depositing User:	Darma -
Date Deposited:	20 Oct 2026 02:00
Last Modified:	20 Oct 2026 02:00
URI:	https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/13705

Actions (login required)

View Item