Implikasi yuridis dan pertanggungjawaban hukum PPAT terhadap akta yang dibatalkan oleh pengadilan akibat perbuatan melawan hukum (PMH) (studi kasus putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor:2073 K/Pdt/2024)

Eizeluna Farnesty, (NIM. 4012211016) (2026) Implikasi yuridis dan pertanggungjawaban hukum PPAT terhadap akta yang dibatalkan oleh pengadilan akibat perbuatan melawan hukum (PMH) (studi kasus putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor:2073 K/Pdt/2024). Other thesis, Universitas Bangka Belitung.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (443kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (356kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (344kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (271kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (283kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (855kB)

Abstract

Penelitian ini berjudul Implikasi Yuridis dan Pertanggungjawaban Hukum PPAT terhadap Akta yang Dibatalkan oleh Pengadilan akibat Perbuatan Melawan Hukum (PMH) (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2073 K/Pdt/2024), yang bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut serta mengkaji bentuk pertanggungjawaban perdata Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terhadap akta yang dinyatakan batal demi hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Fokus penelitian terletak pada pembatalan Akta Jual Beli (AJB) yang dibuat berdasarkan sertipikat pengganti yang cacat hukum serta implikasinya terhadap keabsahan akta dan tanggung jawab PPAT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan AJB mengakibatkan hilangnya kekuatan pembuktian akta serta tidak sahnya peralihan hak atas tanah, dan PPAT dapat dimintai pertanggungjawaban perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata apabila terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan jabatannya, namun putusan Mahkamah Agung dinilai belum sepenuhnya mencerminkan aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	PPAT; Akta jual beli; Perbuatan melawan hukum; Pertanggungjawaban perdata
Subjects:	K Hukum > K Law (General)
Divisions:	FAKULTAS HUKUM > HUKUM > KEPERDATAAN > SKRIPSI
Depositing User:	Darma -
Date Deposited:	08 Oct 2026 07:00
Last Modified:	08 Oct 2026 07:00
URI:	https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/13666

Actions (login required)

View Item