Tinjauan yuridis pengaturan tindak pidana incest pasca pencabutan pasal 81 undang-undang perlindungan anak dan berlakunya pasal 418 KUHP nasional

Ela Gustiani, (NIM. 4012211018) (2026) Tinjauan yuridis pengaturan tindak pidana incest pasca pencabutan pasal 81 undang-undang perlindungan anak dan berlakunya pasal 418 KUHP nasional. Other thesis, Universitas Bangka Belitung.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (490kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (481kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (542kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (338kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (367kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) membawa perubahan terhadap pengaturan tindak pidana kesusilaan, termasuk tindak pidana incest yang diatur dalam Pasal 418. Perubahan ini berdampak pada kedudukan ketentuan khusus dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, khususnya terkait pencabutan Pasal 81, sehingga menimbulkan persoalan mengenai kepastian hukum dan perlindungan anak sebagai korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tindak pidana incest dalam KUHP Nasional serta implikasi pencabutan Pasal 81 terhadap kepastian hukum dan perlindungan anak korban incest. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual yang dianalisis secara kualitatif menggunakan teori perlindungan hukum, pemidanaan, dan kebijakan hukum pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 418 KUHP Nasional memberikan kepastian hukum melalui perumusan unsur delik yang jelas, namun secara substansial belum sepenuhnya mencerminkan karakteristik khusus kejahatan incest sebagai kejahatan berbasis relasi kuasa karena ruang lingkupnya terbatas pada perbuatan pencabulan dan belum mengatur mekanisme pemulihan korban secara eksplisit. Pencabutan Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak berimplikasi pada potensi disparitas pemidanaan, serta berkurangnya orientasi perlindungan korban. Dengan demikian, pembaharuan hukum pidana melalui KUHP Nasional belum sepenuhnya mampu menjamin perlindungan maksimal bagi anak korban incest, sehingga diperlukan harmonisasi pengaturan guna menjamin kepastian hukum substantif dan perlindungan maksimal bagi anak korban incest.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Incest; KUHP Nasional; Kepastian hukum; Perlindungan anak; Kebijakan hukum pidana
Subjects:	K Hukum > K Law (General)
Divisions:	FAKULTAS HUKUM > HUKUM > PIDANA > SKRIPSI
Depositing User:	Darma -
Date Deposited:	08 Oct 2026 06:43
Last Modified:	08 Oct 2026 06:43
URI:	https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/13597

Actions (login required)

View Item