Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani sengketa pemilihan umum pada hak politik mantan narapidana (analisis putusan nomor: 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024)

Slamet Andhi Soemarsono, (NIM. 4032411012) (2026) Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani sengketa pemilihan umum pada hak politik mantan narapidana (analisis putusan nomor: 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024). Masters thesis, Universitas Bangka Belitung.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (617kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (336kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (525kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (609kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (239kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (277kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (601kB)

Abstract

Hak politik merupakan salah satu hak fundamental yang dijamin dalam konstitusi dan menjadi pilar utama dalam sistem demokrasi, termasuk hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Dalam praktiknya, pelaksanaan hak tersebut tidak terlepas dari potensi sengketa hasil pemilu yang memerlukan penyelesaian melalui mekanisme konstitusional. Penelitian ini bertujuan menganalisis kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Dewan Perwakilan Daerah (DPD), khususnya terkait perlindungan hak politik mantan narapidana dalam Putusan Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama kewenangan Mahkamah Konstitusi bersumber dari Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan harus ditafsirkan secara sistematis bersama Pasal 22E dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 dalam kerangka supremasi konstitusi. Kedua Penafsiran terhadap PHPU tidak melampaui kewenangan konstitusional (intra vires), melainkan merupakan penafsiran konstitusional yang utuh untuk menjamin perlindungan hak politik dan legitimasi hasil pemilu. Ketiga, putusan tersebut memperkuat kepastian hukum normatif, institusional, dan sistemik dalam demokrasi konstitusional Indonesia.

Item Type:	Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords:	Mahkamah konstitusi; Perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU); Hak politik; Mantan narapidana; Kepastian hukum
Subjects:	K Hukum > K Law (General)
Divisions:	FAKULTAS HUKUM > MAGISTER HUKUM > TESIS
Depositing User:	Darma -
Date Deposited:	08 Oct 2026 06:40
Last Modified:	08 Oct 2026 06:40
URI:	https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/13592

Actions (login required)

View Item