Kebijakan Hukum Tata Kelola Produk Samping Timah (Tin Slag) untuk Meningkatkan Pendapatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Hatta Budianto, (NIM. 4032411003) (2026) Kebijakan Hukum Tata Kelola Produk Samping Timah (Tin Slag) untuk Meningkatkan Pendapatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Masters thesis, Universitas Bangka Belitung.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (916kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (419kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (528kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (281kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB)

Abstract

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan penghasil timah terbesar di Indonesia. Proses peleburan timah menghasilkan produk samping berupa tin slag yang bernilai ekonomis, namun juga dikategorikan sebagai Limbah B3 sehingga menimbulkan problematika kedudukan, pengaturan, dan tata kelola tin slag, serta membuka peluang praktik ilegal. Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan tata kelola tin slag dan merumuskan reformulasi kebijakan hukum yang berorientasi pada peningkatan pendapatan daerah secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Metode penelitian menggunakan pendekatan normatif- empiris, yaitu mengkaji norma hukum dan implementasinya dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pengumpulan sumber data dilapangan sebagai bahan hukum. Tekhnik pengumpulan data melalui studi kepustakaan,wawancara dan observasi. Data diolah secara deskriptif kualitatif, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan; Pertama, kebijakan hukum tata kelola produk samping timah (tin slag) untuk meningkatkan pendapatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diatur dalam beberapa regulasi, yaitu UUD 1945, UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; PP No. 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua PP No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; Permen ESDM No. 18 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No. 39 Tahun 2025; Perda No. 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Mineral Ikutan dan Produk Samping Timah Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kedua, reformulasi kebijakan hukum pemanfaatan produk samping timah (tin slag) dilakukan pada UU No. 3 Tahun 2020 Atas Perubahan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; PP No. 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; Permen ESDM No.18 Tahun 2025 Permen ESDM No. 18 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No. 39 Tahun 2025; dan Perda No. 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Mineral Ikutan dan Produk Samping Timah Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Item Type:	Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords:	Tin slag; Reformulasi; Kebijakan
Subjects:	K Hukum > K Law (General)
Divisions:	FAKULTAS HUKUM > MAGISTER HUKUM > TESIS
Depositing User:	Darma -
Date Deposited:	08 Oct 2026 06:25
Last Modified:	08 Oct 2026 06:25
URI:	https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/13583

Actions (login required)

View Item