Penegakan hukum tindak pidana perikanan penyelundupan benih lobster di Wilayah Perairan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam tahap penyidikan (studi kasus di Polisi Air dan Udara Polairud Bangka Belitung)

Muhamad Syafiq Hidayat, (NIM. 4012111137) (2026) Penegakan hukum tindak pidana perikanan penyelundupan benih lobster di Wilayah Perairan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam tahap penyidikan (studi kasus di Polisi Air dan Udara Polairud Bangka Belitung). Other thesis, Universitas Bangka Belitung.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (290kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (337kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (226kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (98kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (229kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan benih lobster (Benih Bening Lobster/BBL) di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan fokus pada tahap penyidikan oleh Direktorat Polisi Air dan Udara (Polairud) Polda setempat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan pendekatan studi kasus untuk mengkaji secara mendalam proses dan kendala penegakan hukum melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa penegakan hukum dilaksanakan melalui pendekatan preventif, seperti sosialisasi dan patroli, serta represif berupa penyidikan formal. Proses penyidikan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), mulai dari penerimaan laporan, penyelidikan, tindakan penyitaan, hingga koordinasi dengan Kejaksaan. Namun, penelitian mengidentifikasi sejumlah faktor penghambat utama, yaitu kondisi geografis wilayah yang didominasi perairan dengan banyak akses tidak resmi ("pelabuhan tikus"), yang mempersulit pengawasan. Di samping itu, penanganan barang bukti berupa biota hidup (benih lobster) menimbulkan kendala prosedural karena mengharuskan koordinasi dengan instansi seperti Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk segera dilakukan pelepas liaran. Simpulan penelitian menunjukkan bahwa meskipun aspek hukum normatif dan prosedural telah terpenuhi, efektivitas penegakan hukum di lapangan masih menghadapi tantangan substantif terkait faktor geografis, sarana, dan teknis penanganan barang bukti. Oleh karena itu, disarankan agar dilakukan penguatan kapasitas operasional, peningkatan sinergi antar lembaga, serta program edukasi dan alternatif ekonomi bagi masyarakat pesisir guna mendukung penegakan hukum yang lebih optimal dan berkelanjutan

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Penegakan hukum; Penyelundupan; Benih lobster; Penyidikan
Subjects:	K Hukum > K Law (General)
Divisions:	FAKULTAS HUKUM > HUKUM > PIDANA > SKRIPSI
Depositing User:	Darma -
Date Deposited:	15 Apr 2026 03:37
Last Modified:	15 Apr 2026 03:37
URI:	https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/13406

Actions (login required)

View Item